Inilahonline.com (Jawa Tengah-Semarang) – Pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2016 dalam realisasinya tidak memenuhi sesuai dengan target yang ditentukan. Realisasi yang tercapai hanya 93,54 persen atau Rp 19.632 triliun dari yang dipatok dari Rp 20,988 triliun. Kendati begitu hasil capaian tersebut meningkat 16,7 persen dari realisasi tahun 2015.
”Tidak tercapainya target pendapatan daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingginya suku bunga kredit yang berakibat pada rendahnya minat masyarakat dalam memberi kendaraan, khususnya pembelian dengan sistem angsuran serta tingginya minat kendaraan bermotor roda empat yang berjenis LCGC (low cost green car) yang memiliki pajak lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan bermotor jenis premium,” kata Wakil Gubernur Jateng Heru Sudajtmoko setelah membacakan nota pengantar pertanggungjawaban APBD tahun Anggaran 2016 dalam rapat Paripurna DPRD Jateng.
Menurutnya, selain pendapatan daerah yang tidak memenuhi target, belanja daerah 2016 juga mengalami hal sama. Yakni hanya bisa terealisasi Rp 19,354 triliun atau 91,49 persen dari anggaran sebesar Rp 21,155 triliun, sehingga tidak terealisasi sebesar Rp 1,8 triliun atau 8,51 persen.
”Tidak terpenuhinya target belanja daerah ini, disebabkan realisasi bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan anggaran sebagai akibat tidak tercapainya targetpe ndapatan dan pengendalian belanja dalam rangka ketidakcapaian pendapatan,” paparnya.
Selain itu,lanjut dia, realisasi bantuan keuangan pada kabupaten/kota tidak optimal karena adanya kegiatan yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya. ”Jadi ada yang tidak dilaksanakan serta ada sisa tender kegiatan yang tidak dilaksanakan, putus kontrak dan gagal lelang,” ujarnya.
Sedangkan rincian dari realisasi pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 11,541 triliun atau 98,36 persen dari target Rp 8,19 triliun dan lain lain pendapatan yang sah mencapai Rp 35,50 miliar atau 115,56 persen dari target Rp 30,55 miliar.
”Yang jelas penurunan harga BBM yang terjadi sebanyak dua kali pada 2016 juga mempengaruhi tidak tercapainya target pendapat,” katanya.
Sementara itu, anggota komisi C DPRD Jateng Achmad Ridwan meminta Pemprov Jateng supaya menciptakan inovasi, agar realisasi pendapatan pada 2017 bisa sesuai dengan target. ”Tidak tercapainya target pendapatan 2016 bisa jadi karena Pemprov masih fokus pada penggalian dari sektor pajak.” (Suparman)
Komentar