INILAHONLINE.COM, JAYAPURA– Penentuan menerima atau menolak terkait wancana Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD, merupakan politik hilangnya Teknokratis Dalam Bayangan Partai Kartel. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategis and Campaign Nasarudin Sili Luli, kepada inilahonline.com, Minggu (11/1/2026)
“Langkah dan positioning politik, khususnya bagi partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan dapat dibaca sebagai upaya memperoleh legitimasi substantif,” ujarnya.
Bahkan, menurut Sekjen PKS M Kholid menekankan pihaknya belum mengambil sikap menerima atau menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih langsung oleh DPRD. Ia menyatakan UUD 1945 tidak pernah melarang cara memilih terkait pilkada.
Menurut Nasaruddin, pakar politik kelahiran Nusa tenggara yang kni menetap di Jayapura Papua sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategis and Campaign memaparkan, jika selama ini PKS lebih sering diasosiasikan dengan retorika moral dan komunikasi yang kaku.
“Maka dengan munculnya wacana isu mengenai pilkada lewat DPRD menjadi momenum teknokrat menunjukkan bahwa PKS sangat konsen dan serius mengenai isu pilkada lewat DPRD dengan mendengar para pihak sebelum memutuskan sikap politiknya,” ungkapnya
Dalam kacamata teori legitimasi, menurut Nasaruddin, PKS sedang berusaha melampaui sekadar performansi, yakni citra partai religius dengan komunikasi ringan dan gaya populer—untuk menunjukkan bahwa mereka juga memiliki jejaring teknokrat dan ilmuwan yang bisa memperkuat riset dan masukan mengenai desain sistem pilkad lewat DPRD.
“Namun, seperti diingatkan teori adaptasi partai, keberhasilan tidak hanya bergantung pada satu momen atau isu , melainkan pada konsistensi kelembagaan,” katanya.
Dalam bukunya Katz dan Mair menulis tentang “partai kartel” yang cenderung bertahan lewat akses ke negara, bukan sekadar dukungan basis. Jika PKS terlalu lama menentukan sikap politik mengenai pilkada lewat DPRD dan berhenti pada isu dukungan mayoritas partai koalisi.
“Jika PKS terlalu lama menentukan sikap politiknya, maka PKS berisiko tetap dilihat sebagai partai kartel yang posisinya bergantung pada kemurahan hati presiden sebagai pendukung isu pilkada lewat DPRD,” imbuhnya. (PH)
Komentar