oleh

Aliansi Anti Korupsi Gelar Unjukrasa di Kejakaan Negeri Subang

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Anti Korupsi (Aksi) Kabupaten Subang pimpinan Warlan SE, Selasa (15/10/3019) menggelar unjukrasa damai di Kejaksaan Negeri Subang.

Para pengunjukrasa tersebut langsung orasi yel-yel bahwa Kejaksaan Negeri Subang mandul dalam menangani kasus hukum di Kabupaten Subang, dan Kejaksaan Negeri dituding kerap bermain proyek APBD Subang.

Beberapa kasus hukum, terkait dugaan korupsi tidak ditangani dengan serius, bahkan terkesan tebang pilih. Para pengunjukrasa tersebut, mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan Polres Subang.

Menurut Ketua LSM Aksi Kabupaten Subang Warlan SE dalam orasinya menyebutkan, bahwa Kejaksan Negeri Subang, yang dipimpin M.Ihsan dan Kasi Intel Iyus dalam menangani kasus korupsi di Kabupaten Subang terkesan tebang pilih alias mandul.

“Kami datang ke Kejaksaan Negeri Subang hari ini karena kecewa terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Subang karena diduga tidak menegakan supremasi hukum di Kabupaten Subang.”

“Kemudian para pejabat Subang yang banyak melakukan korupsi, namun hingga saat ini kasus korupsi tersebut, ada pembiaran dalam penanganan kasus hukumnya seperti dugaan  korupsi,  terkait kelebihan anggaran untuk Surat Perintah perjalanan Dinas (SPPD) untuk 50 orang anggota Dewan, TA 2016-3017, sebesar Rp.2,4 Milyar ditambah SPPD bodong.”

“Ada dua pejabat KPU yang telah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Subang, namun kasus tersebut seolah dipeti eskan. Lalu pengeladahan yang dilakukan oleh Kejari Subang terkait dugaan korupsi BPR Syariah Subang, lagi- lagi tidak muncul bahkan tidak ada tersangkanya.”

Sementara itu Kejari Subang M.Ihsan menjelaskan, dan memang  saya telah mendapatkan laporan terkait kasus di BPR Syariah.

“Tapi terkait kasus BPR Syariah,  sudah ditangani dengan baik, dan memang ada unsur melawan hukum, hal itu  jelas, pasti ada tersangkanya, namun saat ini kami belum bisa mengumumkan menjadi tersangkanya,”ujar Kajari Subang Ihsan

Terkait perjalan dinas dewan memang ada temuan dari BPK ada kelebihan duit sebesar Rp.600 juta, hal  itu jelas merupakan kasus perdata bukan pidana, dan kami tidak bisa memunculkan  para anggota Dewan Subang menjadi tersangka, karena memang Dewan Subang, sudah  ada niatan untuk mengembalikan duit tersebut,” pungkas Kajari.

(Abdulah)

Komentar