oleh

Ketua PKB Kota Bogor minta Pemkot Bogor hapus izin HO

InilahOnline.com (Kota Bogor) – Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bogor, Heri Firdaus minta agar Pemerintah Kota Bogor menghapus izin lingkungan atau izin HO bagi usahawan baru bidang jasa yang ingin mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

“Seyogyanya, pemerintah mendorong pengusaha untuk memudahkan perizinan pendirian badan usaha dan kemudahan berinvestasi,” ujar Heri, Selasa (31/1).

Kota Bogor, kata Dia, sangat potensial munculnya banyak usahahawan baru, terutama bidang jasa, harusnya dimudahkan dalam perijinan. Faktanya sampai saat ini, para pengusaha pemula, banyak yang mengeluh dengan pengurusan izin usaha, terutama syarat ijin HO untuk mendapatkan SIUP,” lanjutnya.

Menyikapi hal ini, pria yang akrab disapa Cak HF ini mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk menghapus ijin HO sebagai syarat mendapatkan SIUP. Hal ini dilandasi bahwa, SIUP itu hanya ijin usaha awal sebuah perusahaan.

“Menurut hemat saya, untuk mengajukan SIUP, apalagi para pengusaha pemula, cukuplah dengan akta notaris, NPWP dan ijin domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan’, tidak perlu syarat-syarat tambahan lain yang kadang-kadang susah dipenuhi para pengusaha pemula dan kecil yang baru memulai usahanya,” bebernya.

Lebih lanjut Cak HF mengatakan, saat ini Pemkot tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan dari retribusi ijin HO ini, yang secara faktual juga tidak terlalu besar. Tapi Pemkot akan banyak mendapatkan keuntungan dengan kemudahan berusaha ini, antara lain penyerapan tenaga kerja dan secara nasional akan menambah pendapatan lewat pajak-pajak yang dibayarkan oleh perusahan tersebut.

Ketika disinggung bagaimana dengan izin buat usaha yang berdampak lingkungan, cak HF menjelaskan, untuk usaha jenis tertentu dan berdampak ada tambahan persyaratan tentu, itu diatur secara teknis, disana pasti ada ijin lingkungan, bisa UKL/UPL atau bahkan sampai AMDAL.

Namun menurutnya, untuk usaha-usaha umum, usaha startup, misalnya jasa dan perdagangan, dia mengatakan ijin HO harus dihapuskan dari persyaratan mendapatkan SIUP, cukup dengan ijin domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan.

“Pihak kelurahan lebih paham situasi lokasi domisili usaha tersebut dengan melibatkan RT/RW. Prinsipnya Pemkot itu harus mempermudah tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru, jangan sampai pengusaha gara-gara perijinan yang ribet malas untuk menbadan hukumkan usahanya,” tutupnya. Niko

Komentar