oleh

Kepala Dinkes Kota Bogor Bantah Tudingan Tidak Perhatikan Nasib dan Kesejahteraan Nakes

INILAHONLINE.COM, BOGOR – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor dr Sri Nowo Retno MARS membantah tudingan yang menyebut Dinkes tak memperhatikan nasib dan kesejahteraan tenaga kesehatan atau nakes Kota Bogor.

Dokter yang akrab disapa dr Retno itu blak-blakan membeberkan perjuangannya untuk kesejahteraan nakes Kota Bogor. Pertama, porsi jasa pelayanan (Jaspel) yang bersumber dari kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditetapkan menjadi 70 persen.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

“Di Permenkes sekurang-kurangnya 60 persen untuk jaspel. Kemudian selebihnya untuk dukungan operasional. Di Perwali, kita mengatur 70 persen untuk jaspel,” ucap dr Retno.

Kedua, Dinkes Kota Bogor berjuang agar semua puskesmas di Kota Bogor yang jumlahnya 25 puskesmas ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status BLUD, puskesmas dapat mengelola dana pendapatan puskesmas 100 persen, termasuk dana kapitasi JKN.

“Tahun 2020 itu saya BLUD-kan. Itu karena saya ingin menambah kesejahteraan puskesmas. Dengan BLUD itu, 100 persen uang punya puskesmas, kembali ke puskesmas. Gak ada yang nyangkut Rp1 rupiah pun di Dinas Kesehatan,” tandas Retno.

Menurut Kadinkes Retno, sebelum dia menjadi Kepala Dinkes Kota Bogor, puskesmas belum berstatus BLUD.

Dengan status non BLUD, puskesmas menyetorkan pendapatan ke Dinkes, kemudian dikembalikan lagi 80 persen. Sisanya dikelola Dinkes.

“Begitu saya masuk di sini, gak usah nyangkut di dinas, Rp1 rupiah pun saya gak akan utak-atik. Kembalikan semuanya,” jelasnya.

Ketiga, Retno mengklaim memperjuangkan kesejahteraan nakes dengan cara mengusulkan insentif nakes ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kota Bogor.

“Ketika Pandemi Covid-19, jauh sebelum kebijakan dari pusat untuk insentif nakes, saya sudah berjuang untuk memikirkan nakes. Salah besar kalau saya enggak memikirkan,” tegas Retno.

“Saya tahu kita itu kerja, kita itu garda terdepan. Kita usulkan untuk insentif nakes melalui APBD. Dan itu belum ada kebijakan dari pusat. Saya perjuangkan ke DPRD, ke TAPD, untuk teman-teman khususnya puskesmas, sehingga kita mulai duluan,” tambahnya.

Keempat, ketika vaksinasi sedang digencarkan, Retno juga mengusulkan agar nakes mendapatkan insentif vaksinasi Covid-19.

“Ini juga tadinya enggak ada kebijakan dari pusat, saya pertama lagi sampaikan ke DPRD, sampaikan ke TAPD, perjuangkan insentif nakes untuk vaksinasi. Dan itu SKPD lain gak ada (tidak dapat insentif-red). Itu tidak sedikit anggarannya,” kata Retno.

“Bayangkan insentif nakes aja Rp5 juta per bulan. Kemudian insentif vaksin Rp250 ribu untuk dokter kali hari. Perawat Rp150 ribu kali hari,” imbuhnya.

Insentif nakes Rp5 juta per bulan diberikan kepada nakes yang langsung menangani pasien positif Covid-19. Besaran insentif itu fluktuatif, tergantung seberapa banyak pasien Covid-19 yang ditangani nakes.

Misalnya, nakes A menangani 14 pasien COVID-19 dalam sebulan, maka dia berhak mendapatkan insentif Rp5 juta. Tapi jika nakes A hanya menangani satu pasien Covid-19 dalam sebulan, maka insentifnya hanya sekitar Rp300-400 ribu.

“Insentif itu ditransfer langsung ke rekening nakes masing-masing tanpa melalui Dinkes. Jadi enggak benar kalau saya tidak memikirkan nakes. Saya berjuang ke TAPD, DPRD, bukan untuk saya, tetapi untuk nakes yang menjadi garda terdepan,” tandasnya.

Retno juga mengungkapkan, besaran insentif vaksinasi yang diterima nakes per bulan. Besaran insentif disesuikan dengan kuantitas pelaksanaan vaksinasi dalam sebulan.

Misalnya, vaksinasi dilaksanakan sebanyak 30 kali dalam sebulan. Maka insentif vaksinasi yang diterima dokter yakni Rp250.000 x 30 = Rp7.500.000. Sedangkan insentif vaksinasi yang diterima perawat yakni Rp150.000 x 30 = Rp4.500.000.

“Oke deh ambil aja 20 hari per bulan, itu kan berarti tambahannya Rp5 juta,” imbuhnya.

Menurut Retno, insentif vaksinasi itu hanya diberikan kepada nakes. ASN dari instansi lain yang turut membantu percepatan vaksinasi tidak dapat insentif, seperti nakes. “Tidak benar jika nakes itu tidak dapat tunjangan kinerja (tukin),” tegasnya.

Tukin atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tambahan Pengasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Tukin diberikan kepada pegawai berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja.

“Nakes ini dapat tukin dari kondisi kerja. Besarannya itu sama, sesuai dengan kelas jabatan. Itu diterima setiap bulan,” kata Retno.

Selain itu, nakes juga menerima tunjangan dinamis atau tukin beban kerja yang bersumber dari jasa pelayanan (jaspel) BLUD, seperti jaspel yang bersumber dari kapitasi JKN.

Sekretaris Dinkes Kota Bogor, dr Erna Nuraena menambahkan, tukin statis atau TPP Kondisi Kerja yang dari APBD Kota Bogor dengan besaran per bulannya sesuai kelas jabatannya Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Jabfung (Jabatan Fungsional) dan Pelaksana.

“TPP beban kerja dan TPP prestasi kerja tidak diberikan kepada pegawai puskesmas, karena sudah mendapatkan jasa pelayanan,” jelas dr Erna.

Dijelaskan dr Erna, jasa pelayanan bersumber dari kapitasi JKN, jasa pelayanan bersumber non kapitasi dan jasa pelayanan bersumber jasa layanan umum BLUD, diberikan sesuai regulasi yang diatur dalam Permenkes No. 21 Tahun 2016 dan Perwali No. 126 Tahun 2020.

“Jasa pelayanan ini bervariasi untuk setiap puskesmas, tergantung jumlah peserta BPJS yang terdaftar di puskesmas tersebut dan jumlah pendapatan BLUD dari peserta non BPJS,” tambah dr Erna.

Selain jasa pelayanan, kata dr Erna, puskesmas juga mendapatkan dana BOK (Biaya Operasional Kesehatan) untuk mendukung kegiatan pelayanan luar gedung.

Dana BOK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa uang transport petugas yang besarannya diatur dalam Juknis Kemenkes. (Ian Budi Lukito)

banner 521x10

Komentar