INILAHONLINE.COM, SEMARANG – Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KP2KKN) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Minta Walikota Perhatikan Kinerja Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Moedal Kota Semarang resah lantaran bertiup kabar akan ada pergantian oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng.
Pramestuti. Kabar yang menguar AWP, panggilan untuk Agustin Wilujeng Pramestuti atau orang nomor satu di jajaran Pemkota Semarang disapa. Dia akan memasukkan orang-orang yang ikut andil dalam suksesi Pilwakot beberapa waktu lalu.
Sebenarnya Pemerintah Kota memiliki obligasi untuk melakukan restrukturisasi dimaksud. Namun jajaran Direksi dan Komisaris perusahaan air minum plat merah milik Kota Semarang itu baru saja melakukan pergantian manajemen, termasuk Direksi dan Dewan Pengawas.
Proses biding atau fit and proper tes untuk memilih tokoh-tokoh yang kini duduk di posisiKomisaris dan Direksi dilakukan pertengahan 2024 lalu, dan pelantikan dilakukan Oktober2024 lalu.
Ada pun mengacu surat keputusan terhadap mereka (Direksi dan Pengawas) akan berakhir 2029 mendatang, untuk masa jabatan lima (5) tahun. Ikhwal inilah yang kemudian menimbulkan gejolak juga memicu keresahan. Apalagi menurut kalangan pegawai perusahaan air minum yang berlokasi di Jalan Kelud Raya Semarang secara kinerja dalamkondisi prima.
Sekretaris KP2KKN.Ronny Maryanto kepada Media mengungkapkan, pihaknya ikut mencermati dinamika yang sedang terjadi di sana. Dia mengkhawatirkan gejolak menyusul adanya sinyalemen pergantian Direksi dan Komisaris dapat menimbulkan suasana yang tidak kondusif.
‘’Kalau secara kinerja baik, dan performasnya juga baik mestinya Pemerintah Kota Semarang tidak perlu membuat blunder. Intervensi yang dilakukan terkait pergantian direksi dan komisaris bukan hal yang urgent,’’ujarnya kepada Media, kemarin.
Ada Etikanya
Senada Boyamin Saiman, Koordinator MAKI yang dihubungi melalui sambungan telepon mengatakan, Walikota perlu melakukan skala prioritas dalam mengkonsolidasikan kebijakannya. Artinya wacana pergantian Komisaris dan Direksi harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kepatutaan atau ada etikanya. ‘
’PDAM menjadi pilar penting terkait layanan air minum. Karenaya kinerja dan performanya perlu dijaga. Jangan dicampuradukkan dengan urusan politik,’’pesannya.
Dinamika yang sedang berdenyut di tubuh PT Tirta Moedal mendapat perhatian dari politisi di Kantor Dewan. Wahyu Winarto, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang mengatakan, pihaknya sejauh ini terus memantau. Artinya sebagai Wakil Rakyat akan terus mengikuti perkembangan yang ada.
‘’Ya, kalau sudah baik, tidak perlu ada intervensi, apalagi dapat menjadi boomerang pada aspek layanan. Maka kita monitor, perkembangnnya bagaimana,’’ujar tokoh yang biasa dipanggil Liluk ini.
Sementara itu Ketua DPRD Kadarlusman mengaku belum mendengar. Untuk itu pihaknya menunggu dan ikut serta memantau. ‘’Secara spesifik, belum mendengar, apalagi terkait wacana yang muncul pergantian Direksi dan Komisaris, jujur saya belum tahu,’’kata Kadarlusman, yang akrab dipanggil Philus.
Hanya saja Philus mengatakan, terkait konsolidasi BUMD pemerintah punya kebijakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Tentu policy itu secara prinsip mengedepankan aspek optimalisasi kinerja yang bermuara pada pelayanan masyarakat.
“Kalau sudah baik, ya tidak perlu ada intervensi yang tidak perlu. Apalagi sekarang ini di era keterbukaan masyarakatakan bisa menilai secara obyektif,’’ujarnya.
Dari pihak Pemerntah Kota sendiri, seperti yang diungkakan Asisten 2 diminta tanggapannya terkait persoalan di atas mengatakan, masih terlalu dini. ‘’Saat ini pemerintah sedang
berfokus melaksanakan dan menunaikan program-program seperti yang menjadi visi misi Agustin-Iswar. Goal itu yang terus dikawal secara kukuh, terkait PDAM saya kok tidakmelihat seperti itu,’’ujarnya Herwono Budi Luhur.
Lebih lanjut dia berharap jajaran manajemen didorong mengedepankan layanan prima kepada masyarakat. Intinya bagaimana menciptakan atmosfir yang kondusif, sehingga terwujud suasana kerja yang mendukung produktivitas secara maksimal.
Ranah Hukum
Sebelumnya, seperti mengemuka di media, terkait menguarnya isu pergantian Direksi dan Komisaris mendapat reaksi dari kalangan Dewan Pengawas. Dio Hermansyah seperti ditulis di sana mengancam akan membawa persoalan ke ranah hukum dengan target Walikota Semarang.
Menurutnya jika kebijakan itu dipaksakan artinya ada dugaan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Selain di media massa, rumor rencana pergantian Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Moedal Semarang ini memang saat ini tengah hangat dibicarakan, termasuk di media sosial. Ikhwal itulah yang membuat Hermansyah Bakri berang. (Jayanto Arus / CJ))
Komentar