INILAHONLINE.COM, JAYAPURA – Wakil Presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka sering berkunjung ke Papua karena mengemban tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Tanah Papua. Fokus utamanya adalah memastikan berbagai program prioritas nasional seperti perbaikan sekolah, ekonomi, dan fasilitas publik berjalan optimal.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah penugasan Gibran yang sering ke Papua murni tugas negara atau ada agenda politik yang menyertainya?
Menurut pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Champaign Nasarudin Sili Luli mengatakan
penugasan Gibran untuk percepatan pembangunan Papua bukanlah hal baru bagi seorang Wakil Presiden.
Dalam konteks ini, penugasan di Papua bisa dibaca sebagai sebuah “gambit” dalam arti strategi politik. Dalam dunia catur, gambit adalah langkah awal yang mengorbankan bidak kecil untuk mendapatkan posisi strategis di akhir.
Dengan mengambil tugas yang selama ini dianggap rutin, menyangkut wilayah yang kompleks dan minim sorotan positif, Gibran justru berkesempatan menunjukkan keunggulan kompetensinya.
Nasrudin menyebut bahwa penugasan Gibran Papua ini sudah menjadi tradisi wapres sejak era sebelumnya. Namun menariknya, hal ini justru bisa jadi kesempatan untuk Gibran, jika selama ini tidak banyak wapres yang sukses buat terobosan baru soal Papua, maka Gibran sejatinya miliki kesempatan untuk berperforma beda.
Bila ditinjau melalui lensa teori institusionalisme strategis (strategic institutionalism), penugasan ini dapat menjadi kesempatan Gibran untuk mengaktualisasikan peran barunya sebagai wakil presiden.
Hal ini berpotensi menjadi momentum pembentukan citra politik yang lebih mandiri—dari sosok yang sebelumnya sering diasosiasikan sebagai “anak presiden”, menjadi figur pemimpin muda yang aktif dan siap menghadapi tantangan kebijakan publik.
Di sisi lain, pendekatan ini juga bisa kita analisis melalui teori performatif dalam politik. Dalam pandangan Judith Butler yang awalnya berasal dari kajian gender, identitas politik dibentuk dan diperkuat lewat performa dan pengulangan tindakan.
Gibran dengan mengambil posisi aktif dan terlihat “turun ke lapangan” dalam isu Papua, berpeluang menanamkan performa identitas baru: seorang pembantu presiden yang menjalankan mandat konstitusional dengan penuh kesungguhan.
Meski demikian Nasarudin ,menegaskan perlu dicatat bahwa ini adalah arena dengan kompleksitas tinggi. Papua adalah wilayah yang tidak hanya menghadirkan tantangan pembangunan fisik, tetapi juga persoalan sosial, politik, dan historis yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Karena itu, misi ini juga bisa menjadi batu ujian yang sulit. Namun, jika berhasil menunjukkan efektivitas koordinasi, pendekatan kebijakan yang humanistik, dan progres nyata, maka Gibran bisa mengubah arena yang tadinya bersifat rutin menjadi lompatan strategis.
Barangkali mencerminkan substansi paling mendasar dari dinamika ini: “Bergantung pada Gibran, apakah ia bisa memanfaatkan panggung ini atau tidak.” Dengan kata lain, semua kemungkinan tetap terbuka.
Tugas percepatan pembangunan Papua adalah tradisi institusional yang telah berlangsung lebih dari satu periode. Namun, seperti dalam banyak sistem politik, aktorlah yang menentukan apakah tradisi itu hanya menjadi ritual berulang atau bertransformasi menjadi momentum baru.
Dalam pandangan filsafat politik kekuasaan sejatinya lahir dari kemampuan bertindak secara kolektif dan memperbarui makna tindakan politik di ruang publik. Gibran, sebagai aktor politik muda, kini berada di persimpangan: akankah ia mengikuti jejak pendahulunya dengan peran yang nyaris simbolik, atau justru mentransformasi peran itu menjadi pencapaian nyata?
Lebih dari sekadar tugas administratif, penugasan ini juga bisa menjadi bagian dari pembentukan mitos politik baru. Jika berhasil menciptakan hasil yang terukur dan narasi yang kuat, maka bukan tidak mungkin Gibran akan dikenang sebagai sosok yang mampu menavigasi ruang antara simbolisme kekuasaan dan efektivitas pemerintahan.
Pada akhirnya,Gibran bukan hanya tentang langkah seorang wakil presiden muda dalam arena pembangunan. “Ini tentang bagaimana seorang aktor politik menghadapi peluang, tekanan, dan ekspektasi, lalu memilih strategi yang bisa mengubah persepsi publik dan arah sejarah politik dirinya sendiri,” ujarnya. (PH)
Komentar