InilahOnline.com (Kota Bogor) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tahun ini berupaya mengejar nilai A Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN- RB) dan tahun 2018 kota Bogor ditargetkan menjadi kota wisata LAKIP.
Hal tersebut dikatakan Wali Kota Bogor Bima Arya saat melakukan konsultasi ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di ruang rapat Sriwijaya 1 Lantai 2, jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/04/2017).
Bima mengatakan, bahwa LAKIP merupakan sistem reformasi birokrasi yang sangat baik karena dapat membangun sistem dan kultur birokrasi di pemerintah daerah dalam mengelola keuangan berbasis kinerja dan manfaat.
“Jadi bukan hanya memperbaiki laporannya supaya bagus, Kota Bogor juga tahun depan ditargetkan akan menjadi kota wisata LAKIP. Memang untuk bisa mencapai target tersebut memerlukan proses yang sangat intens, namun kita semua sudah berkomitmen,” kata Bima dalam paparannya kepada MenPAN-RB Asman Abnur.
Ia juga menyampaikan terkait otonomi dan prioritas proses birokrasi, terkadang ada kebijakan yang bersinergis dengan pemerintah daerah, tetapi disisi lain ada juga kewenangan yang ditarik kembali ke pemerintah pusat.
“Contohnya mengenai program Smart City, tetapi kami sulit sekali mendapatkan ahli IT. Selain itu, Kota Bogor juga menargetkan untuk meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tetapi akuntan sulit mendapatkannya. saya kira ini harus menjadi hal yang perlu diperhatikan,” ujar Bima.
Sementara itu, MenPAN RB Asman Abnur mengungkapkan untuk memperoleh nilai LAKIP A harus ada kemauan dari dalam dan bekerja secara profesional. PNS (Pegawai Negeri Sipil) itu adalah pegawai eksklusif, saat ini jumlahnya didominasi oleh guru SD, SMP dan SMA hingga dosen di perguruan tinggi. Sementara itu untuk PNS teknis atau fungsional yang dituntut adalah kemampuannya di bidang administratif.
“Sekarang ada peraturan baru dimana setiap PNS wajib mengikuti pelatuhan, dalam satu pelatihan minimal tiga hari. Tercatat dari penerimaan PNS tahun 2005 – 2014 totalnya hampir dua juta orang, satu juta seratusnya dari tenaga honorer baik K2 maupun K1, saat ini sedang disusun model pelatihan kurikulum untuk mereka (honorer, red) agar lebih berkompeten,” jelasnya.
Untuk meningkatkan LAKIP, Asman meminta agar kepala Dinas jangan menunggu perintah Wali Kota atau atasannya, tetapi harus membuat inovasi dan kreatifitas, Menpan berharap jika Kota Bogor bisa maju dan ini tergantung PNS di Pemkot Bogor.
“Kalau PNS-nya mampu, Kota Bogor pasti mampu meraih nilai A. Mudah-mudahan tahun ini Kota Bogor penilaiannya meningkat dan menjadi pusat kunjungan LAKIP,” harapnya. (humas:Tria/Indra) SZ
Komentar