InilahOnline.com (Semarang-Jateng) – Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Tengah mencatat percepatan pencapaian program percepatan pendaftaran tanah, yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo, sudah mencapai 77 persen dari target yang ditentukan dalam tahun 2017 ini.
”Dari target 667 ribu bidang tanah untuk Provinsi Jawa Tengah dalam 2017 ini, sudah mencapai 630 ribu bidang yang diterbitkan sertifikatnya,”kata Heri Santosa Kepala ATR/BPN Wilayah Jawa Tengah di Semarang, Selasa (21/11/2017).
Menurut dia, capaian itu tidak lain adalah berkat kerja keras serta dibatu oleh aparat pemerintahan seperti Bupati/Walikota yang berada di wilayah masing-masing ikut mensosialisasikan terhadap pensertifikatan tanah sistematik serta juga dibantu aparat Kecamatan, Kelurahan serta kepala desa yang berada di Desa.
”Berkat bantuan dan sosialisasi dari aparat pemerintah dan instansi terkait, program pemerintah yang dicanangkan Presiden RI mendapat tanggapan baik, sehingga masyarakat berbondong-bondong ke BPN mengurus tanahnya,”paparnya.
Apakah optimis program PTSL ini bisa memenuhi target yang ditentukan, Heri optimis dalam waktu tinggal dua bulan ini target bisa terealisasi dengan baik. Meski sebelumnya ada rasa kawatir tidak terpenuhi, namun ia optimis target tersebut bisa tercapai, jika didasarkan atas pelaksanaan proses pengukuran yang sudah mencapai 93 persen.
”Pengukuran yang selama ini menjadi kendala, kini sudah bisa dilaksanakan, kini selanjutnya tinggal dalam masalah administrasi dan untuk pengumuman sertiifikatnya,”ujarnya.
Diakuinya, meski terdapat sejumlah kendala dalam pencapaian target, program nasional di bidang agraria ini salah satunya adalah keterbatasan SDM juru ukur yang dimiliki oleh BPN.
”Dengan melalui kegiatan dan sosialisasi dari berbagai kegiatan akhirnya diperoleh data spasial tentang pemetaan lahan di Jawa Tengah, dengan dukungan dari pemangku kepentingan dari instansi terkait,”katanya.
ATR/BPN sendiri, lanjut Heri, dalam mensukseskan program nasional ini terus melakukan upaya serta terobosan terbaik dengan meggandeng pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, untuk menyamakan persepsi guna menyusun satu basis data.
”Jadi keberadaan satu data spasial ini sangat penting, mengingat tantangan untuk melaksanakan program nasional di bidang agraria tersebut semakin berat kedepannya,”paparnya.
Untuk tahun 2018, kata dia, program pemerintah tentang pensertifikatan tanah yang diperuntukkan untuk kaum petani, nelayan dan UMKM memperoleh target pendaftaran sebanyak 1, 2 juta bidang tanah. Namun dari target ini tetap bisa melampaui target yang ditentukan, bahkan bisa melebihi bisa mencapai dua kali lipata dibanding tahun ini.
”Target ini dari yang sudah dikerjakan BPN sekitar 700 ribu bidang tanah, sementara sisanya dilaksanakan oleh pihak ketiga,”katanya.
Kepala BPN Kota Semarang Sriyono Winarso mengatakan, dari target yang ditentukan dalam pensertifikatan tanah di Kota Semarang, kini sudah berhasil 1.000 bidang tanah diselesaikan dengan baik. Namun target itu dilakukan dengan berbagai tahap, meski sebelumnya juga mengalami kendala.
”Dari produk yang sudah dilaksanakan dalam pensertifikatan tanah ini, akhirnya bisa diserahkan oleh Presiden di lapangan Pancasila Simpanglima kepada masyarakat yang berhak,”paparnya.(Suparman)
Komentar