INILAHONLINE.COM, SEMARANG
Menjelang Pilkada 2020 di 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Bawalu Jateng akan mempetakan indeks kerawanan dalam konstelasi politik.
“Data dari masing-masing kabupaten/kota sudah dikirim ke Bawaslu Pusat untuk ditelaah. Setelah itu baru akan muncul tingkat kerawanan Pilkada 2020 dari masing-masing kota,” ujar Rofiudin Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng dalam Diskusi “Merebut 21 Kursi Kepala Daerah” yang dilakukan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng di Gedung Berlian DPRD Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (15/1/2020).
Menurut dia, Bawaslu Jateng akan lebih memperioritaskan potensi kerawanan pada kota/kabupaten yang calonnya incubment atau petahana.
“Dari 21 kabupaten/kota di Jateng yang menggelar Pilkada 2020, sebanyak 55 persen calonnya petahana, baik wali kota, bupati maupun wakilnya. Bawaslu akan lebih memperioritaskan pengawasan di daerah-daerah tersebut,” tambahnya.
Pengawasan dimaksud lanjut Rofiudin, Bawaslu Jateng akan memastikan tidak ada rotasi pejabat selama 6 bulan sebelum penetapan calon atau mulai 8 Januari 2020.
“Dari hasil pengamatan sementara, di 21 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020, hampir semuanya melakukan rotasi dan banyak yang merotasi dadakan sebelum 8 Januari 2020,” tambahnya.
Pengawasan lainnya, Bawaslu Jateng akan memastikan calon petahana tidak menggunakan birokrasi untuk memobilisasi massa dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan Pilkada 2020.
“Petahana juga tidak boleh melakukan kegiatan yang menguntungkan dirinya dan merugikan calon lainnya. Misal, pemasangan gambar untuk sosialisasi program pemerintah untuk menaikan popularitas, ini wilayah abu-abu yang menjadi kerawanan politik,” terangnya lagi.
Lebih lanjut Rofiudin menegaskan, Bawaslu akan memastikan petahana tidak memberikan bantuan-bantuan terselubung yang mengatasnamakan pemerintah tapi untuk menaikan popularitas petahana.
Sementara itu Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat, saat ini pihaknya sudah melakukan tahapan Pilkada 2020 yakni perekrutan anggota PPK di 21 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020.
“Tahapan saat ini adalah rekrutmen anggota PPK di 21 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020,” ujar Yulianto.
Untuk Pilkada 2020, Yulianto akan mengambil pelajaran pada pemilu 2018 lalu meski dalam Pilkada 2020 tidak seberat dan sesulit Pemilu 2018.
“Pemilu 2018 jadi pelajaran berharga supaya tidak terjadi dalam Pilkada, meski Pilkada bisa dianggap tidak berat karena hanya memilih kepala daerah. Sementara pemilu 2018 harus memilih legislatif, DPD dan Pilpres. Dari 5 kotak surat suara menjadi 1 kotak surat suara,” terangnya lagi.
Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan stakeholder di seluruh kabupaten/kota untuk menyambut Pilkada 2020.
“Kepada stakeholder kita sudah sampaikan pilkada tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Selain itu semuanya untuk mencegah terjadinya gesekan sosial politik yang mengarah kepada distrupsi masyarakat karena berbeda pandangan politik,” terangnya.
Masing-masing stakeholder di Jateng diminta untuk melakukan pendekatan politik dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat.
“Semua harus memastikan seluruh proses tahapan pilkada berjalan dengan baik dan konsistensi dalam melakukan peraturan hukum,” pinta politisi Golkar ini.
(Suparman)
Komentar