INILAHONLINE, JAKARTA – Demokrasi Indonesia berada di persimpangan jalan dan rakyat terus dipersalahkan atas praktik politik uang, sementara elit memperkuat dominasi kekuasaan. Demikian peringatan keras dari Alip Purnomo, Direktur Eksekutif IndexPolitica, Rabu (7/1/2026)
“Negara gagal membekali warga dengan pendidikan politik yang memadai, sehingga ketidakadilan kian membesar dan berpotensi menempatkan negeri di ambang kebangkrutan,” ujarnya
Menurutnya, ditegaskan bahwa wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dengan dalih efisiensi biaya justru memperburuk masalah. Persoalan utama demokrasi, bukan pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada sistem politik yang dikuasai uang dan kepentingan elit.
“Pemilu langsung sering dituduh mahal. Padahal mahalnya demokrasi bukan karena rakyat, melainkan karena dibajak elit,” kata Alip.
Rekayasa elit inilah yang membuat segalanya mahal, sehingga hanya mereka yang memiliki ongkos politik tinggi yang memenangkan pertarungan. Siapa yang punya duit banyak? Jelas mereka. Jadi, pemilu seringkali hanya menjadi alat reproduksi kelas—dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka?
“Pilkada versi DPRD hanyalah cara melokalisir permainan. Jika sebelumnya gegap-gempita pemilu terasa sampai sudut kota dan desa, nanti semuanya bisa diselesaikan di ruang ber-AC, mereka tak lagi mencium bau keringat rakyat,” tandasnya.
Alip menambahkan, akibat Pilkada versi DPRD, akibatnya saat berkuasa pun, rakyat akan dilupakan. Inilah pengabdian terbaik kaum elit politik untuk memudahkan pemodal menitipkan loyalisnya secara efisien.
Menurut Alip, praktik ini menjauhkan rakyat dari pengambilan keputusan, melemahkan kontrol publik, dan menimbulkan frustrasi. “Ini bukan kesalahan rakyat. Masalah ada pada elit yang mengubah kepercayaan publik menjadi alat kekuasaan untuk menumpuk kekayaan,” ujarnya.
Politik seharusnya mendidik dan memberdayakan rakyat, menjaga hak-hak adat dan lingkungan, serta memastikan keputusan diambil bersama. Namun kenyataannya, rakyat dibiarkan miskin pengetahuan politik, lalu disalahkan ketika praktik transaksional terjadi. “Mereka disuguhi janji berlebihan saat kampanye, lalu ditinggalkan setelah kekuasaan diraih,” kata Alip.
Bobroknya demokrasi transaksional terlihat dari lemahnya posisi isu lingkungan dan masyarakat adat dalam kebijakan publik. Persoalan ini seringkali menjadi pemanis politik, dijadikan alat tawar-menawar, sementara hutan dan lautnya dikuasai pemodal melalui kolusi dengan elit penguasa.
Alip menekankan, bahwa perlawanan terhadap politik uang tidak bisa bersifat semata teknis. Solusi mendasar harus ditempuh melalui pendidikan politik yang serius dan berkelanjutan, didukung kebijakan dan anggaran negara yang memadai. Negara akan kuat dan demokrasi sehat jika pendidikan politiknya berkualitas.
“Jangan hanya memadamkan api, tapi mengabaikan sumber kebakarannya. Demokrasi bukan mahal karena rakyat; mahal karena elit menjadikannya ladang bisnis,” pungkas Alip Purnomo. (Piya Hadi)
Komentar