oleh

Dengan Viralnya Tagar #PercumaLaporPolisi, Kapolri Diminta Untuk Segera “Bersih-Bersih” Reskrim

INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Dengan beredarnya tagar #PercumaLaporPolisi di media sosial (Medsos) Twiter yang viral beberapa hari ini, hal itu merupakan  bentuk protes masyarakat terhadap penghentian kasus dugaan “Tiga Anak Saya Diperkosa” di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Tagar tersebut memprotes dan  menilai sekaligua meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus segera memberikan evaluasi kepada jajarannya, khusunya jajaran Reserse Kriminal (Reskrim). Karena tagar yang sempat viral itu dinilai telah mencoreng nama baik korps Bhayangkara.

Menurut Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, dengan adanya tagar #PercumaLaporPolisi harus menjadi perhatian pimpinan Polri untuk segera mengambil langkah cepat.

“Hal ini menciptakan isu berskala nasional yang dapat mencoreng institusi Polri. Bahkan, mencuatnya tagar #PercumaLaporPolisi itu, secara umum dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap korps baju coklat”, ujarnya.

Sugeng menandaskan, padahal dengan viralnya tagar itu, hanya terjadi dalam kasus di Polres Luwu, Polda Sulsel. Akibatnya, seperti kata peribahasa karena nila setitik, rusak susu sebelanga

“IPW mengkhawatirkan adanya kasus-kasus lain dalam penegakan hukum yang diduga tidak profesional yang dilakukan pihak kepolisian dengan tajam ke bawah tumpul ke atas semakin bermunculan. 

“Oleh karena itu, sudah saatnya Kapolri Listyo Sigit yang juga mantan Kabareskrim Polri bekerja keras melakukan bersih-bersih di satuan Reskrim,” tegas Sugeng yang juga aktif sebagai lawyer tersebut.

Lebih lanjut Sugeng mengatakan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo harus melakukan jurus seperti yang pernah dilakukan oleh mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) saat menghadapi kasus Gayus Tambunan. Saat itu beberapa anggota Polri terlibat. Karena itu, BHD mengeluarkan jurus dengan istilah “Ayo Kita Keroyok Reserse”.

“Dengan viralnya tagar #PercumaLaporPolisi itu menjadi pembelajaran berharga bagi institusi Polri untuk melakukan pembenahan dan perubahan ke depan. Terutama di bidang reserse yang saat ini banyak dikeluhkan masyarakat.,” ungkapnya.

Selain itu Sugeng menyampaikan, dengan kemunculan #PercumaLaporPolisi, curhatan dari masyarakat akan semakin banyak, baik soal tebang pilih, kriminalisasi atau rekayasa kasus. Beberapa laporan polisi yang bermasalah juga diadukan ke IPW.

“Pihak kepolisian sudah menjelaskan bahwa kasus yang dihentikan itu tidak ada rekayasa kasus. Kasus tersebut murni tidak cukup bukti sehingga harus dihentikan di tingkat penyelidikan oleh Polres Luwu Timur Polda Sulawesi Selatan,” terangnya.

Namun, kata SUgeng, karena desakan publik yang menguat maka Kabareskrim mengirimkan tim asistensi ke Polres Luwu Timur  untuk menelaah kasusnya. Disamping itu, Kapolri Luwu Timur  AKBP Silvester Simamora telah menemui pelapor untuk kemungkinan membuka kembali kasusnya dengan alat bukti yang lebih lengkap. 

“Memang, Institusi Polri yang sangat sering menjadi sorotan adalah reserse. Sebab, kerja penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah proses tertutup,” katanya.

Masih kata Sugeng, Oleh karena itu IPW mengharapkan harus terdapat ruang bagi semua pihak dapat memiliki hak menyampaikan sikapnya dalam gelar perkara yang menghadirkan pihak-pihak yang berpekara. Hal ini sebagai penerapan prinsip transparansi dan berkeadilan yang diusung Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Namun, apapun yang dilakukan oleh Polri menghadapi tagar #PercumaLaporPolisi, IPW berharap Polri yang telah mengusung Konsep Polri Presisi harus transparan. Apakah ada kesalahan atau tidak dalam menangani kasus perkosaan tiga anak yang dilakukan oleh ayahnya. Pasalnya, masyarakat menunggu hasilnya,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Polri angkat bicara soal vitalnya tagar #PercumaLaporPolisi yang sempat viral media sosial. Hal tersebut menyusul penutupan penyelidikan kasus “tiga anak saya diperkosa” yang sempat viral media sosial.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas)  Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan pihaknya membantah bahwa Polri banyak mengabaikan pengusutan kasus yang berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual.

“Banyak diabaikan datanya dari mana dulu? yang jelas apabila setiap laporan masyarakat yang menginginkan pelayanan Kepolisian di bidang penegakan hukum pasti akan ditindaklanjuti dan tentunya di proses kepolisian sendiri didasari dari alat bukti,” kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Menurut Rusdi, pelaporan yang terkait dugaan pelecehan seksual dan pencabulan harus didasari oleh alat bukti. Jika ada unsur tindak pidana, pihaknya pastikan memproses kasus tersebut secara hukum.

“Ketika memang didasari oleh alat bukti dan penyidik berkeyakinan ada suatu tindak pidana pasti akan ditindaklanjuti.,” tegasnya.

Rusdi juga menjelaskan, ketika satu laporan ternyata alat-alat bukti yang menjurus pada laporan tersebut tidak mencukupi dan penyidik berkeyakinan tidak ada suatu tindak pidana tentunya penyidik tidak akan melanjutkan laporan tersebut. (Piya Hadi / TN)

Komentar