oleh

Ecky Awal Mucharam : Rencana Pemerintah Menaikan PPN Akan Menekan Rakyat Kecil dan Menghambat Perekonomian

INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam berpendapat bahwa kenaikan PPN sangat merugikan rakyat kecil dan kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional. “Lebih dari 56% perekonomian Indonesia dibentuk oleh konsumsi masyarakat, apabila dikenakan PPN, logikanya daya beli masyarakat akan semakin turun, yang pada akhirnya justru menghambat pertumbuhan ekonomi” kata Ecky di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (9/6/21).

Ecky mengatakan “Pemerintah tidak konsisten dengan rencananya sendiri, karena dalam KEM-PPKF jelas dikatakan bahwa strategi utama perpajakan ada ekstensifikasi perpajakan, dengan mencari sumber baru, bukan justru intensifikasi dengan kenaikan tarif PPN”.

Tarif PPN itu sangat bergantung dengan model PPN setiap negara. Ecky mengatakan “Negara yang menerapkan PPN secara luas, seperti Indonesia, umumnya tarif PPN nya rendah, antara 5-10%, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, Jepang dan Korea Selatan”. Kalau penerapan PPN nya secara spesifik, seperti negara-negara OECD baru wajar tarif nya di atas 10%. “Pemerintah jadi tidak konsisten, penerapan PPN nya luas, tapi ikut tarif yang tinggi”.

Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini menegaskan “Pajak pertambahan nilai masih jauh di bawah potensi yang ada, rasio PPN terhadap PDB hanya mencapai 3,6%, sangat rendah dari standar negara-negara secara umum yang mencapai 6 hingga 9%”. “Artinya, peluang untuk mendorong ekstensifikasi PPN masih besar, terutama diperkirakan potensi penerimaan PPN dipekirakan masih mencapai 32% dari potensi yang ada” tegasnya.

Ecky mengingatkan Pemerintah bahwa sumber PPN terbesar berasal dari PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat, dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri. “Artinya, “kenaikkan tarif PPN tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan tekanan bagi industri, oleh sebab itu dari awal saya katakana rencana ini justru kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional”.

Ecky menegaskan “Keberpihakan Pemerintah terhadap rakyat kecil patut dipertanyakan, dimana ketika PPN yang terdampak ke masyarakat luas mau dinaikkan, sedangkan PPNBM untuk masyarakat kaya justru diturunkan”. “Logika Pemerintah terbalik, pajak yang besar justru dikenakan kepada si miskin, bukan si kaya, ini bertentangan dengan fungsi PPN sebagai salah satu instrument untuk mengatasi ketimpangan pendapatan” tutupnya.(CJ/Muhammad Isman)

Komentar