INILAHONLINE.COM, SEMARANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerima penyerahan penghargaan Kota Layak Anak dan Perlindungan perempuan dan anak yang diserahkan langsung olen Menteri PPPA-RI Yohana Ymbise bersama dengan para Kepala daerah lain dari penjuru nusantara di Gedung Dyandra Convention Center di Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/7/2018).
Tidak hanya tingkat provinsi beberapa kabupaten dan kota di Jateng, juga berhasil menyabet sejumlah penghargaan, antara lain kabupaten Brebes menyabet predikat sekolah ramah anak (SRA) jenjang SMP dan SMAN, serta Puskesma Bumiayu Brebes sebagai Puskesmas layak anak. Kemudian Kota Pekalongan dan Surakarta kategori daerah pembina forum anak terbaik, dan Rembang sebagai program pencegahan pernikahan anak usia dini.
Sementara khusus kategori UPTD PPA terbaik, lima provinsi lain juga meraih penghargaan serupa, yakni Sumatera Utara, lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi barat. Sedangkan sebagai penggerak pengembangan KLA, Jateng merupakan salah sayu dari 10 propinsi.
”Peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2018 menjadi istimewa bagi Jawa Tengah, atas diraihnya penghargaan sebagai penggerak pengembangan Kabupaten/Kota layak anak (KLA) terbaik nasional. Selain itu, dapat penghargaan provinsi dengan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA terbaik.Penghargaan ini tidak hanya untuk tingkat Provinsi, sejumlah kabupaten/kota di Jateng juga mendapat penghargaan KLA dari berbagai kategori,”ujar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa (24/7/2018).
Menurut Gubernur, dengan penghargaan ini pihaknya akan terus mendukung program KLA supaya naik kelas, sehingga tidak hanya kabupaten/kota yang layak anak, tetapi provinsi juga harus layak anak. Artinya, seluruh kabupaten/kota harus layak anak terlebih dahulu, agar provinsi yang bersangkutan disebut layak anak.
”Dibalik penghargaan ini sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Diharapkan seluruh kabupaten/kota terus berlomba-lomba untuk mewujudkan kota layak anak dan provinsi ,membantu,”ujarnya.
Gubernur menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak sangat mengapresiasi peran serta masyarakat, pendidikan, pemerintah kabupaten/.pemkot maupun provinsi. Semua diminta untuk selalu meningkatkan pelayanan masyarakat dan fasilitas anak termasuk sistem, hingga politik anggaran dan lainnya.
”Dengan adanya penghargaan ini, ada harapan dari masyarakat dan pemerintah, agar anak mendapatkan kelayakan dimanapun. Diantaranya saat bermain atau berada di sekolah anak-anak meras aman dan nyaman, semua akses bisa didapatkan dan orang tua bisa melindungi serta tidak ada kekerasan terhadap anak,”paparnya.
Mendorong Pemenuhan Rakyat
Sementara itu Menteri PPPA Yohana Yembise dalam sambutannya menyebutkan, Kementerian PPPA berupaya keras mendorong pemerintah hak anak dan perlindungan keluarga untuk mewujudkan Indonesia layak anak 2030. Sedangjan pada 2018 sebanyak 389 kabupaten/kota telah berkomitmen untuk menjadi kota/kabupaten layak anak.
”Ada penghargaan khusus pada tahun ini yang akan diberikan kepada beberapa Polda dan Polres, khususnya Polres ramah anak yang baru di inisiasi 2018,”katanya.
Menurut Menteri, penganugerahan KLA bertujuan agar pemerintah daerah setempat dapat mendorong masyarakat di wilayahnya, untuk semakin paham pada upaya pemenuhan hak anak.Tidak kalah penting adalah mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai kebijakan atau program dan kegiatan yang menjamin hak-hak anak dapat dipenuhi sebagaimana amanat konstitusi.
”Semua ini tidak lepas dari komitmen dari kepala daerah menjadi kunci utama atas terbentuknya UPTD PPA sebagaimajna amanat dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, bahwa pembentukan UPTD merupakan hasil dari eksekutif review dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Jadi pembentukan unit pelayanan teknis merupakan langkah maju negara, dalam memberikan perlindungan, khususnya terhadap perempuan dan anak,”ujarnya.(Suparman)
Komentar