Ijtima Ulama II, Capres Prabowo Tanda Tangani 17 Poin Pakta Integritas

16/09/2018 23:18:28 Kategori: ,

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Bakal calon presiden, Prabowo Subianto menghadiri acara Ijtima Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018). Pada acara tersebut para ulama tetap merekomendasikan Prabowo-Sandiaga Uno Sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres periode 2019 – 2024.

Rekomendasi dukungan penuh para ulama meminta pasangan Prabowo-Sandiaga Uno menananda tangani 17 poin pakta integritas yang diminta para ulama kepada Prabowo yang kemudian disetujui secara tertulis.

Kemudian setelah ditanda tangani surat pakta integritas tersebut Prabowo memberikan langsung kepada para ulama yang berijtihad sebagai yang mewakili ummat pada sidang ijtima ulama jilid II.

Berikut 17 poin isi Pakta Integritas Ijtimak Ulama yang ditandatangani Prabowo:

1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia.

3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan dan kebersamaan.

4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umum beragama, baik umat Islam, maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.

5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Ummat Islam), secara adil untuk menciptakan ketenteraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

7. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan imperialisme.

8. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945.

9. Siap menjaga amanat TAP MPRS No. 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya.

10. Siap menjaga agama-agama yang diakui Pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaaan serta tindakan-tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan penegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Siap melanjutkan perjuangan reformasi untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara.

12. Siap menjamin hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan.

13. Siap menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, ketersediaan sandang dan papan.

14. Siap menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.

15. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.

16. Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan Presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212 dan 313 yang pernah/sedang menjalani proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan makar yang pernah tersangkakan. Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang mengalami penzaliman.

17. Menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama, Muhammad Yusuf Martak mengatakan, dalam pakta integritas yang ditandatangani capres Prabowo Subianto, pihaknya menegaskan tidak ada permohonan jabatan apapun.

Yusuf mengatakan, GNPF Ulama hanya ingin sesuatu yang lebih baik untuk umat, terutama keadilan. Tidak ada diskriminasi terhadap ulama.

”Kami ikhlas berbuat, melakukan ini untuk umat. Butuh keadilan yang sama, sesuatu yang terbaik untuk Indonesia,” kata Yusuf kepada wartawan di Jakarta Pusat.

(Mohammad Iqbal)