oleh

Indonesia Sulit Diajukan Ke Mahkamah Pidana Internatioanal Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI, Karena…..

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Indonesia Sulit diajukan Ke International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internatioanal terkait tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI). Pasalnya, Indonesia bukan Statuta Roma. Demikian dikatakan Pembina Organisasi Pemuda Pelopor Nahdlatul Ulama (PPNU) KP. H. Budi Kasan Besari Adinagoro, S.H., M.H., CLA melalui keterangan tertulisnya kepada media di Jakarta, Minggu (20/12/2020)

“Kasus kematian 6 simpatisan FPI dalam baku tembak melawan tim Reserse Polda Metro Jaya sulit diajukan ke ICC untuk diadili. Begitupun tidak ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Sosok yang kerap dipanggil Gus Tunggak itu menjelaskan bahwa Indonesia bukan merupakan anggota Statuta Roma. Sehingga Ir. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia tidak bisa begitu saja diadili atau dibawa kasus-kasusnya ke pengadilan internasional.

“Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widoso tidak bisa diadili atau dibawa kasus-kasusnya, seperti kasus pembunuhan 6 laskar FPI ke pengadilan internasional melalui ICC statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional yang sering disebut orang statuta Roma,” ungkapnya.

Menururtnya, karena selain bukan anggota statuta Roma, jenis perkaranya pun tidak mengena. “Hanya empat jenis, pelanggaran HAM yang ditangani ICC. Pertama kasus genosida, kedua kejahatan melawan kemanusiaan, ketiga kejahatan perang dan keempat kejahatan agresi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gus Tunggak menjelaskan, ICC statuta Roma itu memang diberlakukan dalam mahkamah pidana internasional. Tapi tidak terhadap kasus tewasnya laskar FPI yang belum lama ini terjadi di Km 50 Tol Jakarta – Cikampek

“Saya pikir argumen Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dapat membawa kasus kematian 6 laskar FPI itu ke Den Haag hanyalah mimpi di siang bolong. Karena dalam kasus tersebut, tidak ada sangkaan yang masuk dalam 4 kategori pelanggaran HAM,” tandasnya.

“Jadi dalam konteks yang terjadi kemarin (penembakan laskar FPI-red) tidak bisa dibawa ke peradilan internasional,” ucap Gus Tunggak.

Ditambahkannya bahwa selain tidak sebagai anggota statuta roma, Indonesia sampai hari ini enggan meratifikasi statuta tersebut. “Hal ini tentunya dilakukan pemerintah untuk menghindari terjadinya peradilan independen,” pungkasnya. (Piya Hadi)

Komentar