Ini Menurut Kusnadi Tentang Beredarnya Akta Registrasi Perkara Konstitusi No.28/3PAN.MK/2018 yang Menimbulkan Multitafsir

Berita, Hukkrim624 Dilihat

INILAHONLINE.COM, CIBINONG – Menyikapi issue yang berkembang di masyarakat tentang beredarnya dokumen dalam bentuk Akta Regitrasi Perkara Konstitusi Nomor 28/3/PAN.MK/2018 yang menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.

Ketua Bidang Hukum Balad Ade Yasin, Kusnadi, S.H, M.H, CPL berpendapat dalam hal pengajuan keberatan hasil Pilkada telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005.

“Dalam hal pengajuan keberatan penetapan hasil pilkada yang dilayangkan pasangan calon nomor urut 3, yakni Jaro Ade – Ingrid Kansil yang tertuang dalam dokumen berbentuk Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 28/3/PAN.MK/201, saya selaku Ketua Bidang Hukum Balad Ade Yasin berpendapat, kita semua tahu azas ius curius nuvit yang mana,” ujar Kusnadi pada Inilahonline.com, Kamis (26/07/2018).

Menurutnya, Pertama, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kedua, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian sebagai mana diatur dalam perma MA No 2 tahun 2005 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan kppu yg mana disebutkan selambat lambatnya 3 hari sejak penetapan hasil kppu pihak yg keberatan dapat mengajukan permohonan.

Lebih jauh Kusnadi berpendapat, bahwa semua calon yang bertarung di Pilkada berhak mengajukan keberatan, namun belum tentu dikabulkan gugatannya, dan Kusnadi menegaskan tentang diterima dan dikabulkan dalam hukum berbeda makna.

“Siapapun berhak mengajukan keberatan, Tentunya ketika pemohon selaku pihak yang merasa keberatan sah sah saja dan itu diatur dalam konstitusi untuk Dapat mengajukan keberatan tetapi belum tentu gugatan dikabulkan,” kata kusnadi.

Kusnadi menegaskan, harus dipahami bahwa antara permohonan diterima dengan gugatan pemohon dikabulkan sangat berbeda maknanya.

“Kita tunggu saja hasil perjalanan sidang di Mahkamah Konstitusi agar masyarakat tidak salah dalam memaknai beredarnya surat permohonan salah satu paslon yang diterima oleh MK,” pungkas Kusnadi (ian Lukito)

banner 521x10

Komentar