oleh

IPW Ungkap Hilangnya 650 Hektar Tanah PTPN V Kampar Riau

INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Dugaan hilangnya 650 hektar lahan di PTPN V yang dibongkar Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau ditenggarai menjadi penyebab dikriminalisasikan-nya anggota dan pengurus koperasi oleh Polres Kampar di berbagai kasus.

Hal itu diungkapkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Senin (18/10/2021). “Oleh karen itu IPW meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mengevaluasi kinerja Polres Kampar yang menghianati konsep Polri Presisi,” ujar Sugeng Teguh Santoso yang akrab dipanggil STS.. 

Menurutnya, kasus terbaru terlihat nyata adalah keberpihakan Polres Kampar terhadap PTPN V yang bermarkas di Riau. Laporan Polisi bernomor: LP/434/IX/2021/SPKT/POLRES KAMPAR/POLDA RIAU tertanggal 1 September 2021 langsung disambut antusias.

“Hanya dalam waktu sehari, yakni 2 September 2021, Kiki Islami Parsha ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian pada tanggal 7 September 2021, Samsul Bahri juga dijadikan tersangka,” ungkapnya.

Ketua IPW mengatakan, kedua tersangka itu dituduh menggelapkan barang milik PTPN V dan merampas truk milik koperasi. Padahal Islami memetik buah sawitnya di kebun sendiri. Mereka akhirnya, minta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan juga melaporkan kasusnya ke Komnas HAM. 

“Penanganan secepat kilat ini sangat bertolak belakang dengan laporan yang dibuat oleh anggota dan pengurus Kopsa-M ke Polda Riau yang sejak tahun 2016 tidak pernah ditanggapi dan tidak ada ujungnya hingga kini,” tandasnya

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, SH, MH.

Bahkan menurut STS, Ketua koperasinya Anthony Hamzah justru dikriminalisasi dengan dijadikan tersangka sebagai otak perusakan perumahan karyawan PT. Langgam Harmuni yang diduga mencaplok tanah petani sawit anggota Kopsa-M pada peristiwa demo 15 Oktober 2020. 

“Laporan Polisi ke Polda Riau itu dilakukan saat Anthony Hamzah belum sebulan diangkat menjadi Ketua Kopsa-M pada 30 Juli 2016 menggantikan Mustaqim,” jelasnya.

Selain itu STS menjelaskan, Laporan Polisi (LP) Nomor : STPL/426/VIII/2016/SPKT/RIAU tertanggal 10 Agustus 2016 dengan atas nama terlapor Anthony Hamzah tersebut tentang dugaan penjualan lahan Kopsa-M seluas kurang lebih 300 hektar. 

“Sebelumnya, pada 2 Mei 2016 pihak koperasi juga telah melaporkan ke Polda Riau dengan laporan nomor : STPL/271/V/2016/SPKT/RIAU tentang penggelapan hasil kebun dengan cara mengontrakkan kebun KKPA seluas 470 hektar kepada KSO dengan perkiraan kerugian Rp 3 Miliar,” tuturnya

Lebih lanjut dikatakan STS, dalam kedua kasus ini, pihak PTPN V yang menjadi bapak angkat dari Kopsa-M diduga telah melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana.  Bahkan kegigihan ketua Kopsa-M Anthony Hamzah dengan menolak menandatangani surat pengakuan hutang senilai Rp 115 Miliar yang disodorkan PTPN V.

“PTPN V sebagai bapak angkat dan meminta penjelasan penggunaan uang pinjaman bank oleh PTPN V, disamping meminta penjelasan hilangnya 650 hektar lahan petani telah menjadi target untuk dijebloskan ke bui. Sehingga berbagai cara digunakan untuk membungkam anthony melalui upaya kriminalisasi yang difasilitasi oleh Polres Kampar,” beber STS.

Kejanggalan semakin terlihat ketika Polres Kampar menetapkan Anthony Hamzah sebagai tersangka dalam perkara perusakan disertai ancaman dan pengusiran yang terjadi di Perumahan Karyawan PT Langgam Harmuni, yang berlokasi di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, pada Kamis (15 Oktober 2020). Penyidik mengkaitkan adanya aliran dana Anthony ke Hendra Sakti itu untuk melakukan demo dan perusakan. Padahal, Anthony Hamzah sendiri tidak ada di tempat kejadian perkara dan tidak pernah merancang demo.

“Untuk itu, Anthony meminta bantuan kepada Hendra Sakti sesuai kesepakatan rapat koperasi untuk menyelesaikan kasus laporan di Polda Riau agar diproses dan membayar 6 kali tahapan dengan total 600 Juta,” terang STS

Lebih lanjut STS menejelaskan, penyidik Polres Kampar lupa bahwa yang ada di lapangan saat itu adalah Kanit Intel Polsek Siak Hulu yang berkoordinasi dengan komandan lapangan Hendra Sakti Effendi. Seharusnyalah Kanit intel tersebut juga dijadikan tersangka sebagai orang yang turut serta sesuai pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

“Kanit Intel sehrusnya bisa dijerat dengan dugaan melanggar Pasal 55 ayat 1 KUHP, karena yang bersangkutan melakukan pembiaran demo pada malam hari, anarkis dan saat situasi pandemi covid-19 dimana kerumunan dilarang,” kata STS yang juga anggota Peradi tersebut.

Lebih jauh STS membeberkan, sehingga dengan adanya demo yang digerakkan oleh Hendra Sakti  juga harus dipertanggungjawabkan kepada Kapolsek dan Kapolres. Jarak Polsek Siak Hulu dengan lokasi demo sekitar 5 km dan Hendra Sakti terlebih dulu datang ke Polsek Siak Hulu, semestinya sudah dilakukan pencegahan dan atau antisipasi.

“Pelaksanaan demo itu harus ada pemberitahuan ke polisi dan dilakukan mulai pagi sampai sore. Hal ini harus diungkap dalam sidang dengan tersangka Hendra  Sakti Effendi.,” tegasnya.

Masih kata STS, kejanggalan-kejanggalan tersebut harus menjadi perhatian dan dituntaskan Kapolri Listyo Sigit Prabowo  yang mengusung konsep Polri Presisi. “Sehingga menurunnya citra Polri akibat #PercumaLaporPolisi berubah menjadi kepercayaan publik terhadap Polri sesuai dengan grand strategi Polri 2005-2025,” imbuhnya. (PH)

Komentar