Kadisdik: Tidak Dibenarkan Ada Transaksi, Sudah Ada Edaran

INILAHONLINE.COM, CIBINONG

Seorang guru Sekolah Dasar (SD) Negeri mengeluh telah dipungut untuk pemberkasan sertifikasi, monitoring dan evaluasi (monev) sertifikasi dan penandatangan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) total mencapai ratusan ribu rupiah per guru. Pungutan juga terjadi pada aplikasi kurikulum tiga belas (kurtilas) bernilai ratusan ribu rupiah per sekolah, benarkah ?

Adanya pungutan diungkapkan seorang guru SD sebut saja namanya Fanessya (bukan nama sebenarnya), di Cibinong. “Secara tidak sadar, para guru telah menjadi “sapi perahan”, untuk pemberkasan, monitoring & evaluasi (monev) sertifikasi dan penandatangan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dikutip total mencapai ratusan ribu rupiah per guru,” ujarnya pekan lalu di Cibinong.

Secara detail, Fanessya menjelaskan, untuk pemberkasan sertifikasi sebesar Rp150.000 per guru, untuk monev guru bersertifikasi sebesar Rp150.000 per guru, untuk penandatangan SKP sebesar Rp150.000, total sebesar Rp450.000 per guru. Bayangkan jika ada ribuan guru tentu uang yang didapat sangat besar sekali. Sedang untuk aplikasi kurtilas (ada empat) total sebesar Rp600.000.

“Adanya “pembebanan biaya” untuk hal tersebut (pemberkasan, monev, penandatangan SKP-red) bagi guru dirasa memberatkan, oleh karenanya saya minta hal itu tak dilakukan alias dihilangkan. Terus terang saya tidak tahu hasil pungutan tersebut mengalir kemana, saya takut menanyakannya, jika saya menanyakannya, takut ada sesuatu yang tak diinginkan pada diri saya,” ucapnya.

Terkait adanya pungutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor TB Luthfi Syam yang ditemui di ruang kerjanya Kamis (17/1) menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat surat edaran dan telah dikirim ke para kepala sekolah. Isinya tentang larangan tidak boleh ada pungutan apapun, termasuk penjualan buku dan lainnya. Apabila ada yang melanggar akan diberikan sanksi.

“Kami telah menerbitkan surat edaran tentang larangan melakukan pungutan dalam bentuk apapun termasuk penjualan buku. Surat edaran tersebut telah kami kirim ke para kepala sekolah, jika terbukti ada yang melanggar, kami akan ambil tindakan dan diberikan sanksi,” tandas Luthfi.

Senada dengan Kepala Dinas Pendidikan, Lurhfi, Kepala Bidang Sekolah Dasar Endarsyah yang ditemui secara terpisah di ruang kerjanya hari itu, juga mengatakan bahwa telah ada surat edaran berisi tentang larangan melakukan pungutan dalam bentuk apapun termasuk penjualan buku. Bila ada yang melanggar akan diberikan sanksi. Surat edaran telah dikirim ke para kepala sekolah.

(Agoeng HP)

banner 521x10

Komentar