INILAHONLINE.COM, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk mengawal berbagai program Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita.
Program-program tersebut bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, terhormat, dan sejahtera. Sigit mengatakan, Polri memiliki peran penting dalam mendukung dan mewujudkan kebijakan-kebijakan Presiden dalam rangka menyejahterakan rakyat.
Kapolri menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan terkait sejumlah isu penting, termasuk pemberantasan judi online, narkoba, penyelundupan, dan upaya menanggulangi kebocoran penerimaan negara.
“Baru saja Bapak Presiden memberikan arahan-arahan pada saat pembekalan di Akmil beberapa waktu yang lalu. Beliau menyampaikan program-program dalam Asta Cita untuk menjadikan Indonesia negara yang kuat, terhormat, dan sejahtera,” kata Kapolri kepada wartawan, Sabtu (9/11/2024).
Kapolri menambahkan bahwa Polri berkomitmen untuk menjaga dan mengawal kebijakan tersebut. Salah satu fokus utama adalah pemberantasan judi online dan narkoba. Polri, lanjut Sigit, juga berperan dalam mencegah penyelundupan serta kebocoran keuangan negara yang merugikan negara.
“Polri memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengawal agar program dan kebijakan Presiden dapat terwujud. Kami juga diberi tugas untuk menindak tegas terkait masalah judi online, narkoba, penyelundupan, serta kebocoran penerimaan dan penggunaan negara,” ujar Kapolri.
Selain itu, Kapolri menegaskan bahwa Polri turut mendukung program swasembada pangan melalui berbagai langkah di seluruh jajaran. Polri mendorong program pekarangan pangan dan pemanfaatan lahan tidur di wilayah Polda dan Polres, serta mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan untuk mendukung swasembada pangan dan hilirisasi produk pertanian.
“Kami mendukung program swasembada pangan, dari program pekarangan pangan hingga memanfaatkan lahan tidur. Kami juga mempersiapkan SMK Bayangkara dan pendidikan vokasi yang mendukung program-program tersebut,” jelas Kapolri.
Kapolri juga menegaskan bahwa Polri akan bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk mengatasi masalah kebocoran penerimaan negara, termasuk penggunaan keuangan negara yang tidak sah. Polri siap memberikan dukungan penuh dalam upaya penegakan hukum terkait dengan hal ini.
“Kami mendukung rekan-rekan di kejaksaan yang menjadi leading sector dalam mengatasi kebocoran penerimaan negara. Kami juga meminta semua pihak yang terlibat dalam desk tersebut untuk mengambil langkah tegas agar masalah ini bisa kita tekan semaksimal mungkin,” pungkas Kapolri.(**/PH)
Komentar