oleh

Kejaksaan Tinggi Jateng Selamatkan Aset Lahan PRPP Seluas 248 HA kepada Pemprov Jateng

INILAHONLINE.COM, SEMARANG

Usaha dan upaya yang terus dilakukan oleh Kejati Jateng akhirnya menghasilkan hasil yang tidak terhingga. Itulah Prestasi membanggakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng dengan berhasil menyelamatkan aset Pemerintah Provinsi (Pemrprov) Jateng, berupa lahan Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) seluas 248 hektare (ha).

”Dengan upaya dan usaha yang terus dialkukan ini, Pemprov Jateng memberikan penghargaan kepada Kejati Jateng,”ujar Kajati Jateng Yunan Harjaka ketika menyerahkan secara langsung 8 bidang sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PRPP kepada kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di kantor Gubernuran Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/8).

Yunan Harjaka mengatakan, pihaknya mendapat kuasa dari Pemprov untuk menyelamatkan aset PRPP seluas 248 hektare lebih. Namun untuk menyelamatkan aset yang dipersengketakan oleh PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) membutuhkan waktu bertahun-tahun.

“Usaha dari Tim dari Kejaksaan sangat luar biasa. Dimana putusan tingkat pertama kami kalah, putusan tingkat banding kalah, hingga putusan tingkat kasasi kami kalah,” paparnya.

Seperti diketahui, Pemprov Jateng dapat menang dari PT IPU, sejak diputus majelis hakim di tingkat peninjauan kembali (PK). Setelah dimenangkan pihaknya meminta kepada Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah agar dibuatkan sertifikat HPL.

“Kami berharap setelah diterbikan HPL, lahan yang saat ini dikuasi Pemprov Jateng dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” paparnya.

Ke depan, dia menambahkan diharapkan pengelolaan lahan tersebut dapat membawa kebaikan masyarakat dan pembangunan di Jawa Tengah.
Upaya pengembalian aset Pemprov Jateng merupakan prestasi tersediri bagi Kejati Jateng. Hal ini dikarenakan aset tanah dipersengkatakan tersebut memiliki nominal sekitar Rp 24 triliun lebih.

Sementara itu, Asisten Perdata dan tata Usaha Negara (Asdatun) Asnawi didampingi Pengacara negara Kejati Jateng, Tati Vain Sitanggang menuturkan gugatan yang diajukan tersebut adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Hal ini, menurutnya, karena tanah Hak Guna Bangunan (HGB) PT IPU di atas HPL Pemprov Jateng, disalahgunakan pemanfaatan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kementrian Dalam Negeri arau SK Kemendagri

“HGB PT IPU diatas HPL Pemprov Jateng pemanfaatannya untuk pusat rekreasi dan promosi. Namun faktanya tanah-tanah tersebut telah dibikin menjadi perkantoran, perumahan, dan pusat bisni bahkan diperjual belikan,” ujarnya.

(Suparman)

Komentar