InilahOnline.com (Bandung-Jabar) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan kelanjutan pembangunan megaproyek Meikarta di Kabupaten Bekasi harus menunggu keluarnya rencana detail tata ruang (RDTR). Hal itu dikatakan Wagub Jabar, Deddy Mizwar usai rapat Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Daerah (BKPRD) Jabar di Gedung Sate Bandung, Senin (4/9/2017).
“RDTR akan menjadi landasan bagi pemerintah provinsi untuk mengeluarkan rekomendasi,” katanya.
Saat ini, RDTR Kabupaten Bekasi masih dalam proses pengajuan untuk dibahas. Selama menunggu penetapan RDTR, ia meminta agar proses pembangunan dihentikan.
“Jadi sementara ini Kabupaten Bekasi kita minta untuk menghentikan sementara segala bentuk pekerjaan di sana sambil menunggu RDTR-nya selesai. RDTR itulah nantinya yang akan menjadi acuan,” kata Demiz.
Ia mengharapkan agar proses pembuatan RDTR bisa keluar dalam waktu dekat.
“Harus memberi kepastian kepada pengusaha Meikarta diperbolehkan atau tidak lahan 500 hektar tersebut dibangun. Selanjutnya ada 2.000 hektar lahan yang direncanakan akan dibangun juga,” sebutnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus melakukan kajian kembali terhadap 80 hektar lahan yang sudah terbangun.
“Sebanyak 80 hektar yang izinnya sudah keluar itu, apakah lahannya di tangan pemohon (Meikarta) apa belum? Itu juga harus dikaji. Saya juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak mengeluarkan amdal sebelum rekomendasi dari pemprov keluar. Intinya kami akan bahas secara objektif, ” jelasnya.
Wagub Demiz juga menegaskan selama Kabupaten Bekasi menyusun RDTR, harus terus berkoordinasi dengan BKPRD Jabar.
“Tujuannya adalah menyelaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih apalagi kesalahan tata ruang dengan Provinsi dan Nasional, karena itu harus sinergis,” jelasnya.
Rapat BKPRD Jabar, dihadiri oleh Bupati Bekasi, Neneng Nurhasanah, Wakil Walikota Bandung, Oded Muhammad Danial dan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR), Budi Situmorang. (Frida)
Komentar