oleh

Ketua Umum SMSI Firdaus : Pemerintah Harus Perhatikan Keberatan Dewan Pers

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Dewan Pers mendesak kepada pemerintah agar menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam rapat kerja di tengah pandemi Covid-19.

“Pemerintah harus memperhatikan keberatan Dewan Pers yang mewakili unsur pers dalam berdemokrasi,” kata Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus dalam keterangan pers tertulisnya, hari Sabtu (18/4/2020).

Menurut Ketua Umum organisasi perusahaan media yang beranggotakan 600 media online di Indonesia, SMSI mendukung apa yang disampaikan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh yang berorientasi pada kemerdekaan pers

Sebagaimana diberitakan banyak media, di tengah kondisi pandemi global yang juga melanda Indonesia saat ini, Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly memutuskan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam rapat kerja, Rabu (4/4/2020).

Tidak hanya itu, bahkan pemerintah juga telah mengirimkan draft Rancangan Undang-Undang “Omnibus Law” Cipta Kerja ke DPR- RI yang intinya untuk melanjutkan pembahasan kedua RUU tersebut.

Menyikapi hal tersebut, dalam keterangan pers tertanggal 16 April 2020, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mendesak DPR-RI dan pemerintah untuk menunda pembahasan berbagai rancangan perundangan, termasuk RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja itu sampai dengan kondisi yang lebih kondusif.

Muhammad Nuh berharap, dengan ditundanya pembahasan RUU tersebut diharapkan pelaksanaan proses legislasi dapat berjalan secara layak, memadai dan memperoleh legitimasi, saran, dan masukan yang baik dari masyarakat sipil maupun komunitas pers secara maksimal.

“Dewan Pers tetap mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi global Covid-19,” tandasnya

Oleh karenanya itu, Dewan Pers mendesak agar perhatian semua pihak termasuk DPR RI, agar dicurahkan atau difokuskan kepada upaya kolektif dalam menangani pandemi Covid-19 serta dampak-dampaknya pada seluruh sektor dan aspek kehidupan masyarakat.

“Pemerintah dan DPR harus dapat menjadi tauladan bagi publik dalam hal upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan gejolak di masyarakat,” ujar M. Nuh dalam keterangan tertulisnya.

Dewan Pers juga menolak pembahasan RUU KUHP terkait dengan pasal-pasal yang dapat mempengaruhi kemerdekaan pers antara lain Pasal 217-220 (Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 240 dan 241 (penghinaan terhadap Pemerintah), Pasal 262 dan 263 (penyiaran berita bohong), Pasal 281 (gangguan dan penyesatan proses peradilan), Pasal 304-306 (tindak pidana terhadap agama), Pasal 353-354 (Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara), Pasal 440 (pencemaran nama baik), dan Pasal 446 (pencemaran terhadao orang mati) serta pasal-pasal lainnya (draft RUU KUHP 15 September 2019).

Selain itu, Dewan Pers juga menolak pembahasan RUU “Omnibus Law” Cipta Kerja, khususnya adanya upaya perubahan terhadap Pasal 11 dan Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Fokus Melawan Covid-19

Ketum SMSI Firdaus dalam kesempatan ini menyampaikan permohonan kepada pemerintah dan DPR -RI agar tetap dapat menahan diri dan bisa bersama-sama fokus dalam melawan Covid-19.

“Karena tidak ada ahli yang dapat menjamin bahwa covid-19 hanya akan menyerang dalam satu gelombang serangan. Mungkin dapat dua atau tiga gelombang atau bahkan bisa lebih,” kata Firdaus.

Untuk itu, Firdaus yang juga salah satu Wakil Ketua PWI Pusat juga mengajak berpikir ulang apakah strategi pemerintah dalam memerangi Covid-19 ini, apakah sudah tepat? Jangan-jangan pemerintah ragu dengan kebijakannya tersebut.

“Jika benar begitu, mengapa tidak kita bergerak bersama membangun herd immunity, karena jika sudah terbangun herd immunity, kemungkinan wabah ini akan berahir,” tambahnya.

Bahkan sebelumnya Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, bahwa Covid-19 sebagai pandemi global pada Rabu, 11 Maret lalu. Hingga 15 April 2020, WHO telah mencatat ada 213 negara atau area wilayah yang terkonfirmasi memiliki kasus Covid-19 ini.

(Piya Hadi)

Komentar