INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat terpilih, Akhmad Munir beserta jajarannya, diterima langsung oleh Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, di kantor Kemenkum RI, jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis , (11/9/2025)
Pertemuan Ketum PWI terpilih, Akhmad Munir tersebut menjadi momen penting bagi kelanjutan perjalanan organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia itu. Dalam kesempatan tersebut, Menkum menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran legalitas PWI yang sempat terhambat selama setahun terakhir.
“Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran pengurus PWI hasil Kongres Persatuan PWI 2025,” jelas Akhmad Munir usai pertemuan.
Seperti diketahui, Akhmad Munir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030 dalam Kongres Persatuan yang digelar di Gedung BPPTIK Kementerian Kominfo, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 30 Agustus 2025 lalu. Kemenangan Munir sekaligus mengakhiri masa penuh ketidakpastian di tubuh PWI, yang sebelumnya sempat terbelah dalam dualisme kepemimpinan.
Munir yang akarab dengan panggilan “Cak Munir” itu menegaskan, fokus utama kepengurusannya saat ini adalah menyelesaikan persoalan legalitas agar organisasi dapat kembali berjalan normal., sehingga pengurus PWI Pusat setelah terbentuk dan dilantik, maka pihaknya bisa langsung bekerja
“Agar segera dapat bekerja, maka hal utama yang harus dibereskan adalah terkait legalitas. Nantinya Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi bukti legalitas dan pengakuan negara atas keberadaan PWI sebagai organisasi profesi wartawan,” ujar Cak Munir
Menurutnya, dengan keluarnya disposisi dari Menkum, ia optimistis PWI dapat segera menyatukan kembali seluruh elemen organisasi yang sempat terpecah. Selain itu, Munir berharap, momentum ini menjadi pintu masuk bagi kebangkitan PWI dalam menjaga marwah pers nasional.
“Kita bersyukur hari ini dapat diterima langsung oleh Pak Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Semoga hal ini menjadi langkah yang positif untuk PWI ke depannya,” tambah Direktur LKBN Antara tersebut.
Atas keputusan Menkum ini disambut baik oleh jajaran baik di PWI Pusat maupun PWI di daerah. Mereka menilai, pengakuan legalitas dari pemerintah menjadi modal penting untuk menggerakkan kembali roda organisasi, membangun sinergi dengan berbagai pihak.
“Dengan sudah didisposisikannya legalitas untuk Administrasi Hukum Umum (AHU), maka ini akan memperkuat legalitas PWI sebagai organisasi profesi wartawan terbesar dan tertua di Indonesia dalam mengawal kebebasan pers di Indonesia,” imbuh Akhmad Munir. (Piya Hadi)
Komentar