oleh

KPK Beri “Catatan Merah” Kepada Pemkab Bogor

INILAHONLINE.COM, CIBINONG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi “catatan merah” kepada Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor. Pasalnya, skor rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP) menurun di 2020 sebanyak 14 poin jika dibanding skor rata-rata MCP tahun 2019.

 “Skor rata-rata MCP Pemkab Bogor pada 2020 adalah 75 persen. Skor ini turun 14 poin dibandingkan skor tahun 2019 yang mencapai 89 persen,” kata Kepala Satuan Tugas (Satgas) Bidang Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II KPK Dwi Aprilia Linda

Menurutnya, dengan skor 75 persen tersebut, KPK memberikan catatan khusus terkait dua dari delapan area intervensi yang harus diperbaiki, yakni optimalisasi pajak daerah dan manajemen aset daerah.

“Kami minta Pemkab Bogor meningkatkan skor MCP di tahun 2021 ini. Targetnya minimal naik 6 poin,” katanya dalam keterangan tertulisnya kepada media belum lama ini.

Linda menjelaskan, adapun rincian untuk capaian seluruh area intervensi, yakni perencanaan dan penganggaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 90 persen, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 71,7 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 90 persen, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 84,9 persen,

“Sedangkan untuk manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 74,8 persen, optimalisasi pajak daerah 47,3 persen, manajemen aset daerah 48,2 persen, dan pengelolaan keuangan desa 79,4 persen,” jelasnya. 

Masih kata Linda, terkait optimalisasi pajak daerah, tercatat capaian penerimaan 10 jenis pajak Pemkab Bogor tahun 2021 hingga bulan April adalah Rp 107,1 miliar. Pencapaian ini baru sekitar 8,58 persen dari target tahun 2021 yakni Rp 1,2 triliun

“Kesepuluh jenis pajak terdiri atas pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak PLN dan pajak PPJ non-PLN, mineral BLB, parkir, air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, jumlah tunggakan pajak di atas Rp 1 miliar yang masih tercatat di Pemkab Bogor hingga Maret 2021 Rp 108,5 miliar,” rincinya.

Lebih lanjut Linda mengungkapkan, dari kesepuluh jenis pajak tersebut, realisasinya baru mencapai sekitar Rp16,8 Miliar. Masa tunggakan pajak diketahui berkisar antara tahun 1995 sampai 2020. Adapun terkait manajemen aset daerah.

“Total jumlah aset yang dikuasai Pemkab Bogor per 31 Desember 2020 adalah 5.804 bidang tanah. Jumlah aset yang telah bersertifikat sebanyak 1.957 bidang atau baru mencapai 33 persen. Dengan begitu, masih ada 3.847 bidang yang belum bersertifikat,” bebernya.

Lebih jauh Linda menegaskan, bahwa Pemkab Bogor harus berupaya maksimal untuk menaikkan skor MCP di tahun 2021. “Upaya ini, akan dilihat sebagai bukti komitmen Pemkab Bogor dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi,” pungkasnya. (Piya Hadi /AB)

Komentar