Kurangi Praktek Percaloan, DPMPTSP Jateng Minta Calon Investor Gunakan Konsultan Terverifikasi

Daerah464 Dilihat

InilahOnline.com (Semarang-Jateng) – Upaya untuk mengurangi praktek percaloan perizinan di Jateng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, mulai 6 Nopember 2017 berencana mewajibkan calon investor untuk menggunakan jasa konsultan yang sudah terverifikasi.

”Mulai tanggal 6 November 2017 akan diberlakukan pengurusan perizinan, yang dikuasakan kepada konsultan harus sudah terdaftar di DPMPTSP Provinsi Jateng, dengan menunjukkan ID Card yang diterbitkan Pemprov,”kata Prasetyo Aribowo Kepala DPMPTSP Jateng di Semarang, kemarin.

Menurutnya,persyaratan dan ketentuan tersebut diharapkan kuasa pengurusan perizinan bisa melalui konsultan yang terdaftar, sehingga dapat melakukan pengurusan perizinan secara profesional dan paham tentang tata caranya.

”Regulasi baru ini diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemohon yang menguasakan,”ujarnya.

Prasetyo mengakui, selama ini pihaknya masih sering menjumpai adanya praktek percaloan pada pengurusan perizinan. Hal ini pasti menimbulkan biaya yang tinggi bagi pelaku usaha dalam menguruis perizinan.

”Banyak sekali syarat dan dokumen-dokumen yang ternyata tidak diserahkan oleh konsultan ke kantornya. ”Jadi pihak investor tidak tahu periizinan sudah selesai dan sudah clear semuanya,”katanya.

Namun demikian menurutnya,karena investor yang menggunakan jasa konsultan tidak memantau dalam prosesnya, maka tidak mendapatkan fasilitasi pelayanan tammbahan untuk para investor.

”Meski sudah melalui konsultan para investor akan mengalami kerugian, jika ada tambahan biaya yang tidak semestinya. Jadi melalui konsultan yang terdaftar kita bisa memantau, apakah investor juga tidak dikenakan biaya yang besar,”paparnya.

Ditegaskan, para konsultan yang terdaftar di DPMPTSP Jateng harus juga menandatangai pakta integritas, yaitu tidak menerima suap atau gratifikasi, mengikuti standar operasional prosedur (SOP).

”Kedepan semua data yang dimasukkan ke kami dari konsultan itu, sudah tidak ada keraguan lagi, namun pihaknya tetap juga melakukan verifikasi kembali,”ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aprindo) Jateng Frans Kongi, menyambut baik kebijakan yang ditentukan oleh pihak DPMPTSP tersebut. Menurutnya, hal ini sebagai bukti serta komitmen bahwa pemerintah benar-benar berupaya mengatasi kemiskinan melalui adanya peluang investasi di daerahnya.

”Kami menilai komitmen pemerintah daerah, sudah benar-benar untuk mengatasi kemiskinan dengan membuka keran investasi. Oleh karena itu, dunia usaha menyambut baik dengan penuh gembira,”ujarnya. (Suparman)

banner 521x10

Komentar