oleh

Mabes Polri Didesak Segera Periksa Jenderal “Polisi Nakal” Terkait Buronan Kakap Joko Tjandra

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Pasca dicopotnya Brigjen Pol Prasetyo Utomo, Propam Mabes Polri didesak segera memeriksa oknum jenderal “polisi nakal” yang diduga terlibat suap menyuap di balik persekongkolan jahat yang melindungi buronan kakap Joko Tjandra. Demikian ditegaskan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui keterangan tertulisnya kepada inilahonline.com, Kamis (16/7/2020)

“Selain Brigjen Prasetyo Utomo, ada nama Brigjen Pol Nugroho Wibowo yang diduga kuat telah menghapus red notice Joko Tjandra juga harus dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia,” ujarnya.

Berdasarkan penelusuran IPW, “dosa” Brigjen Nugroho Wibowo sesungguhnya lebih berat ketimbang “dosa” Brigjen Prasetyo. Sebab melalui surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Brigjen Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi.

“Tragisnya, salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran tgl 16:April 2020 kepada NCB Interpol Indonesia yang meminta pencabutan red notice atas nama Joko Tjandra. Surat itu dikirim Anna Boentaran 12 hari setelah Brigjen Nugroho duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia,” ungkap Neta Pane.

Menurutnya, yang menjadi pertanyaan publik adalah, dengan begitu mudahnya Brigjen Nugroho itu membuka red notice terhadap buronan kakap yang belasan tahun diburu Bangsa Indonesia. Sehingga dengan melihat fakta ini, IPW meyakini diduga kuat ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Joko Tjandra.

“Jika Mabes Polri mengatakan bahwa pemberian Surat Jalan kepada Joko Tjandra itu adalah inisiatif individu Brigjen Prasetyo, maka IPW sangat meragukannya. Sebab dua institusi besar di Polri terlibat “memberikan karpet merah” pada sang buronan, yakni Bareskrim dan Interpol. Kedua lembaga itu nyata nyata melindungi Joko Tjandra. Apa mungkin ada gerakan gerakan individu dari masing masing jenderal yang berinsiatif melindungi Joko Tjandra?”, ucap Neta dengan penuh tanda tanya besar.

Lebih lanjut, Ketua Presidiumn IPW Neta Pane yang juga mantan wartawan itu menandaskan, jika hal itu benar terjadi, betapa kacaunya institusi Polri. Apa mungkin kedua oknum Brigjen tersebut begitu bodohnya berinisiatif pribadi “memberikan karpet merah” pada Joko Tjandra. Pertanyaannya, kenapa Brigjen Nugroho yang baru duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol begitu lancang dan gampangnya menghapus red notice Joko Tjandra. Apakah dia begitu digdaya bekerja atas inisiatif sendiri seperti Brigjen Prasetyo?

Masih kata Neta, Kenapa Dirjen Imigrasi tidak bersuara ketika Brigjen Nugroho melaporkan bahwa red notice Joko Tjandra sudah dihapus? Aksi diam para pejabat tinggi ini tentu menjadi misteri. Semua ini hanya bisa dibuka jika Presiden Jokowi turun tangan untuk membersihkan Polri, dengan cara membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Joko Tjandra. Karena tanpa itu semua, kasus Joko Tjandra akan tertutup gelap karena tidak mungkin “jeruk makan jeruk”.

“Akibat ulah para jenderal bintang satu itu, kasus Joko Tjandra menjadi catatan hitam bagi Polri. Lembaga kepolisian yang seharusnya wajib menangkap buronan malah melindungi sang buronan kakap, bahkan memberinya karpet merah.
Karena bagaimana pun sebagai pimpinan, Kapolri Idham Azis dan Kabareskrim Sigit harus bertanggungjawab terhadap semua kekacauan ini, ” tandasnya.

Untuk itu, Neta S Pane menegaskan, jika Mabes Polri mengatakan kasus ini adalah inisiatif jenderal pelaku, bisa disimpulkan betapa tidak berwibawanya Kapolri dan Kabareskrim, sehingga jenderalnya bisa bertindak ngawur seperti itu. “Institusi Polri harus diselamatkan dari ulah para oknum jenderal yang bermental bobrok. Setelah Brigjen Prasetyo, kini harus Brigjen Nugroho Wibowo yang segera dicopot dari jabatannya, ” imbuhnya. (Piya Hadi).

Komentar