oleh

Mengakhiri Kemiskinan Percepatan Pembangunan Desa Jadi Prioritas

INILAHONLINE.COM, MAGELANG

Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Mendes PDTT, Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si, mengatakan guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, maka percepatan pembangunan di desa menjadi prioritas.

“Kepala Desa harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki desa,” kata Herlina pada Sosialisasi UU Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintahnya, dihadiri kepala desa (Kades) dan Sekdes dari 10 kecamatan di Kabupaten Magelang, di Joglo Ndeso, Muntilan, Kabupaten Magelang, Sabtu (27/02-2021).

Sosialisasi UU Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintahnya, bersama Anggota Komisi V DPR RI, Ir Sudjadi, Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bito Wikantosa, serta

Menurut Herlina, melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan suatu rencana aksi global, sudah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Maka pembangunan desa, menjadi prioritas untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

“SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. “Mari bersama-sama mendorong SDGs Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa, dan bisa terwujud sesuai dengan harapan, yang utamanya tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.

Pengelolaan desa memiliki dua asas yakni asas rekognasi dan asas subsidiaritas. Dengan kedua asas ini, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Kewenangan ini, dilatarbelakangi oleh keanekaragaman antara satu desa dengan desa lainnya. Kewenangan mengurus dan mengatur urusannya sendiri juga meliputi dana desa.

Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bito Wikantosa menambahkan, dana desa sejatinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerataan pembangunan, dan kemandirian desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan antara pembangunan kota dan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan,” kata Bito.

Dana desa diberikan, agar desa mampu mampu mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dana desa yang diberikan negara kepada desa, dapat dimanfaatkan setelah melalui rembug desa dan musyawarah desa. Tanpa melalui kedua proses ini, dana desa yang dimiliki tidak dapat digunakan.

Anggota Komisi V DPR RI, Ir Sudjadi menyatakan, dengan sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, diharapkan aparat desa bisa memahami eksistensi Undang-undang Desa yang baru, beserta PP-nya. Karena UU Desa tersebut, dalam memposisikan ulang fungsi, peran, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban Kepala Desa (Kades).

Apa yang menjadi persoalan rakyat di desa, maka Kades harus mampu mengurainya dengan membangun desa yang didasarkan pada asas demokrasi. Artinya, saat merencanakan pembangunan harus dilakukan secara musyawarah. (ali subchi)

Komentar