INILAHONLINE.COM, SEMARANG
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dinilai kalangan Legislatif Jateng, belum efektif menampung usulan pengentasan kemiskinan, karena belum dimanfaatkan bupati dan wali kota untuk mengeksplorasi program pengentasan kemiskinan.
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto MusrenbangprovJateng belum efektif menampung usulan pengentasan kemiskinan, mengingat forum itu belum dimanfaatkan bupati dan wali kota untuk mengeksplorasi program pengentasan kemiskinan.
Dia mencontohkan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jateng yang digelar di wilayah Brebes, Tegal, Slawi, Pemalang (Bergasmalang) dan Pekalongan, Batang, Kota Pekalongan (Petalong) di Gedung Islamic Centre Brebes, Kamis (5/3/2020). para kepala daerah di pantura justru pamer keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan.
Menurutnya, ini tidak efektif, mengingat Musrenbangprov seharusnya banyak usulan program pembangunan yang yang tidak bisa dicover oleh APBD kabupaten/kota.
Bahkan, lanjutnya, bupati/wali kota bisa mengusulkan program-program pembangunan yang tidak bisa dianggarkan di APBD setempat untuk dimintakan ke provinsi.
Dia menambahkan problematika paling besar yang dihadapi pemerintah daerah di Bergasmalang adalah angka kemiskinan yang masih tinggi. Program-program penurunan angka kemiskinan harus difokuskan di daerah tersebut, baik yang anggarannya bersumber pada APBD kabupaten/kota maupun provinsi.
“Seharusnya banyak program penurunan angka kemiskinan yang dimintakan ke provinsi. Tapi ini belum tampak,” ujar Bambang Krebo panggian akrab Bambang Kusriyanto itu,Jumat (6/3).
Musrenbangprov merupakan kelanjutan dari rangkaian panjang pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Usulan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang tersebut sudah bisa di simpulkan mana usulan yang akan dilaksanakan dengan anggaran APBD kabupaten/kota dan mana yang akan dimasukkan dalam APBD provinsi.
“Musrenbangprov dihatapkan merupakan puncak penyampaian program pembangunan yang sudah masuk dalam musrenbang sebelumnya,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, juga diharapkan pihak eksekutif bisa menangkap usulan masyarakat yang muncul di kegiatan Musrenbang, karena seluruh jajaran eksekutif hadir dan dipimpin langsung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
“Beberapa usulan pembangunan muncul dari masyarakat seperti penyandang disabilitas, kaum perempuan, tokoh masyarakat, pemuda dan lainnya. Eksekutif harus mampu menangkap usulan usulan tersebut dan dieksekusi baik di perubahan maupun murni 2021,” ujarnya.
(Suparman)
Komentar