Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, menilai dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka sebagai momentum penting untuk menguji jarak antara janji politik, kemampuan negara, dan realitas yang dirasakan masyarakat.
Menurut Nasarudin, kekuasaan tidak selalu dipertahankan melalui paksaan. Dukungan publik juga dapat dibangun melalui janji kesejahteraan, bantuan material, dan tontonan politik yang mampu menyita perhatian masyarakat.
“Namun, persoalan muncul ketika kemeriahan politik lebih menonjol daripada akuntabilitas. Dalam situasi seperti itu, masyarakat berisiko kehilangan ruang yang memadai untuk mempertanyakan arah kebijakan, menguji kinerja pemerintah, dan menagih janji yang belum terpenuhi,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Oktober 2026.
MBG: Antara Manfaat Nyata dan Beban Fiskal
Dalam kesempatan itu, ia menyoroti, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam membangun dukungan publik.
Hingga akhir September 2026, program ini disebut menjangkau 57 juta penerima dengan realisasi anggaran Rp153,2 triliun. Badan Gizi Nasional juga melakukan penutupan terhadap dapur yang melanggar ketentuan serta membuka kembali dapur yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi.
Meski demikian, pelaksanaan MBG menyisakan sejumlah pertanyaan. Jumlah penerima sempat mencapai 63 juta orang pada Mei 2026, sementara target awal program ditetapkan sebesar 82,9 juta orang.
“Di sisi anggaran, pagu efektif MBG untuk 2026 ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Angka ini berbeda dari alokasi Rp335 triliun yang sebelumnya disebut pemerintah, yang mencakup dana cadangan Rp67 triliun,” tegas dia.
Ia merasa, pemerintah dapat memandang penyesuaian tersebut sebagai bagian dari pembenahan pelaksanaan program. Namun, bagi para pengkritik, perubahan itu juga memperlihatkan bahwa janji besar pemerintah harus berhadapan dengan keterbatasan fiskal dan tantangan implementasi.
“Kedua pandangan tersebut tidak harus saling meniadakan. MBG dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi pada saat yang sama tetap membutuhkan evaluasi mengenai efektivitas, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, dan dampaknya terhadap prioritas belanja negara lainnya,” jelas dia.
Dukungan terhadap program ini pun masih terlihat. Survei Poltracking pada Maret 2026 mencatat MBG sebagai alasan terbesar di antara responden yang menyatakan puas terhadap pemerintah, dengan porsi 23 persen.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan secara langsung dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Akan tetapi, popularitas sebuah program tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh persoalan pelaksanaannya telah terselesaikan.
Daya Beli Tertekan, Pertumbuhan Ekonomi Belum Menjawab Semua Persoalan
Sementara, kata dia, untuk tekanan ekonomi masyarakat juga tidak bisa dijelaskan hanya melalui persoalan pajak. Tarif PPN 12 persen berlaku untuk barang dan jasa mewah tertentu, sedangkan sebagian besar barang dan jasa lainnya tetap dikenai tarif efektif 11 persen.
Di luar perpajakan, kenaikan biaya hidup dan harga energi turut memengaruhi ruang belanja rumah tangga. Harga Pertamax yang mencapai kisaran Rp16.000 menjadi salah satu faktor yang menambah tekanan terhadap pengeluaran masyarakat.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 belum otomatis menjawab seluruh persoalan kesejahteraan. Indef mengingatkan bahwa pengangguran masih menjadi tantangan dan daya beli masyarakat belum menunjukkan perubahan yang berarti.
“Situasi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tingkat agregat tidak selalu sejalan dengan pengalaman ekonomi setiap rumah tangga.
Angka pertumbuhan yang positif tetap perlu diuji melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan riil, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok,” tutur dia.
Pada titik inilah pemerintah menghadapi ujian yang lebih mendasar: apakah pertumbuhan dan program bantuan benar-benar mampu memperluas kesejahteraan, atau manfaatnya masih belum dirasakan secara merata?
Dari Joget Gemoy ke Konsolidasi Kekuasaan
Dinamika politik yang mengiringi Pemilu 2024 perlahan bergeser. Joget gemoy yang pernah menjadi bagian menonjol dari citra politik Prabowo tidak lagi mendominasi perhatian seperti pada masa kampanye.
“Politik kini lebih banyak berlangsung melalui konsolidasi koalisi, pengelolaan dukungan parlemen, dan pembagian pengaruh di antara para pemegang kekuasaan. Perubahan tersebut menandai pergeseran dari politik yang mengandalkan tontonan menuju politik yang lebih banyak bekerja melalui institusi dan jaringan kekuasaan,” beber dia.
Menurut Nasarudin, persoalan politik MBG dan fenomena joget gemoy perlu dibaca secara cermat agar tidak mencampuradukkan dua persoalan berbeda.
“Kekhawatiran pada 2024 berkaitan dengan motif politik: apakah popularitas, janji kesejahteraan, dan hiburan politik digunakan untuk mengonsolidasikan kekuasaan sekaligus meredam perhatian publik terhadap persoalan yang lebih mendasar?,” jelas dia.
“Sementara itu, persoalan pada 2026 juga menyangkut kapasitas negara. Apakah pemerintah mampu membiayai janji yang telanjur menjadi bagian penting dari legitimasi politiknya tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan lainnya?,” tegas dia.
Pemerintah mungkin ingin mempertahankan dukungan masyarakat, tetapi menghadapi keterbatasan sumber daya. Sebaliknya, pemerintahan yang memiliki dukungan kuat di parlemen dan lembaga negara mungkin tidak lagi terlalu bergantung pada popularitas untuk mempertahankan posisinya.
“Dari luar, kedua situasi tersebut dapat menghasilkan keadaan yang serupa: masyarakat menerima manfaat yang lebih kecil daripada yang dijanjikan.
Namun, akar persoalannya berbeda. Yang satu berkaitan dengan keterbatasan kemampuan memenuhi janji, sedangkan yang lain menyangkut perubahan kebutuhan kekuasaan terhadap persetujuan publik,” pungkasnya. (Red)
Komentar