Direktur Eksekutif NSL Political Constant and Strategic Champaign, Nasarudin Sili Luli, menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghadapi dilema politik menjelang Pemilu Presiden 2029. Menurutnya, perdebatan tidak hanya berkisar pada sosok yang paling dikenal publik, tetapi juga figur yang dianggap mampu memperoleh kepercayaan pemilih.
Nasarudin menjelaskan bahwa dalam teori performance legitimacy, legitimasi politik terbentuk dari penilaian masyarakat terhadap kemampuan pemimpin dalam menyelesaikan persoalan bersama. Semakin nyata hasil kerja yang ditunjukkan, semakin besar peluang seseorang mendapatkan kepercayaan publik.
Dalam konteks tersebut, posisi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dinilai memiliki keuntungan tersendiri. Jakarta, kata dia, merupakan arena politik yang mampu memperlihatkan keberhasilan maupun kegagalan seorang pemimpin secara cepat kepada publik nasional.
Menurut Nasarudin, seorang gubernur Jakarta bukan hanya bertugas mengelola pemerintahan daerah, melainkan juga menghadapi sorotan luas yang menjadikan ibu kota sebagai tolok ukur kapasitas kepemimpinan nasional.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kinerja yang baik tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas. Pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengakui keberhasilan seorang pemimpin tanpa serta-merta menganggapnya sebagai pilihan terbaik untuk jabatan presiden.
Ia menilai tantangan yang dihadapi Pramono terletak pada kemampuan mengubah prestasi kerja menjadi daya tarik politik berskala nasional. Menurutnya, proses tersebut tidak terjadi secara otomatis meskipun tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya tinggi.
Mengutip pemikiran Pierre Bourdieu, Nasarudin menyebut Pramono saat ini tengah membangun symbolic capital atau modal simbolik. Berbagai capaian yang dikumpulkan dapat menjadi dasar untuk membangun kepercayaan publik, tetapi modal tersebut tetap harus diterjemahkan menjadi dukungan elektoral yang nyata.
“Persoalan terbesar bukan sekadar bekerja dengan baik, melainkan membuat masyarakat mengaitkan keberhasilan itu dengan kapasitas memimpin Indonesia,” ujarnya.
Berbeda dengan Pramono, Ganjar Pranowo dinilai menghadapi tantangan yang lain. Nasarudin mengatakan mantan calon presiden itu tidak lagi mengalami persoalan pengenalan publik karena namanya sudah dikenal luas sejak Pilpres 2024.
Meski tidak memegang jabatan eksekutif strategis saat ini, Ganjar dinilai tetap hadir dalam berbagai percakapan publik. Aktivitasnya di ruang digital, kedekatan dengan masyarakat, serta konsistensinya di media sosial membuat eksistensinya terus terjaga.
Namun, popularitas menurut Nasarudin memiliki sisi paradoks. Ia mengutip konsep availability heuristic dari Daniel Kahneman yang menjelaskan kecenderungan seseorang menganggap sesuatu lebih penting karena sering muncul dalam ingatan.
Dalam dunia politik digital, kondisi tersebut dapat membuat seorang tokoh tampak dominan di ruang publik meskipun belum tentu memiliki kekuatan elektoral yang setara.
Karena itu, Nasarudin menilai tantangan Ganjar bukan lagi soal memperkenalkan diri kepada masyarakat, melainkan menciptakan alasan baru agar publik kembali memberikan dukungan politik kepadanya.
Ia menambahkan bahwa hasil Pilpres 2024 dapat dipersepsikan secara berbeda oleh pemilih. Bagi sebagian orang, kekalahan bisa menjadi beban politik, sementara bagi yang lain justru dianggap sebagai pengalaman yang memperkaya perjalanan kepemimpinan seseorang.
Menurut Nasarudin, yang terpenting bukanlah fakta kekalahan itu sendiri, melainkan bagaimana pengalaman tersebut dibangun kembali menjadi narasi politik yang relevan untuk masa depan.
“Ganjar saat ini sedang berupaya menjaga relevansi. Dan mempertahankan relevansi sering kali lebih sulit dibandingkan memperoleh popularitas sejak awal,” katanya.
Di balik perbandingan kedua tokoh tersebut, Nasarudin melihat adanya pertanyaan mendasar bagi PDIP mengenai kriteria yang akan digunakan dalam menentukan calon presiden pada 2029.
Ia mengaitkan hal itu dengan teori Max Weber mengenai tiga sumber legitimasi, yakni tradisional, legal-rasional, dan karismatik.
Menurutnya, Pramono lebih mencerminkan legitimasi legal-rasional yang bertumpu pada pengalaman, kapasitas, serta rekam jejak birokrasi. Sementara itu, Ganjar lebih dekat dengan legitimasi karismatik yang lahir dari kedekatan emosional dan daya tarik personal di mata masyarakat.
Nasarudin menilai persoalannya bukan menentukan siapa yang lebih unggul, melainkan jenis legitimasi apa yang paling dibutuhkan untuk memenangkan kontestasi politik mendatang.
Ia juga menyebut kemungkinan penggabungan dua karakter tersebut secara teoritis dapat menjadi kombinasi antara kompetensi dan kedekatan emosional dengan pemilih.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa politik tidak sesederhana perhitungan teoritis. Banyak faktor lain yang dapat memengaruhi peta persaingan, mulai dari koalisi partai, konfigurasi elite, munculnya tokoh baru, hingga perubahan preferensi masyarakat.
Karena itu, Nasarudin menilai masih terlalu dini untuk memastikan siapa yang akan diusung PDIP sebagai calon presiden pada Pemilu 2029.
Menurutnya, pertanyaan yang lebih menarik saat ini adalah apakah PDIP akan memilih figur yang sedang membangun rekam jejak melalui kinerja, atau sosok yang telah memiliki tempat kuat dalam ingatan publik.
Pada akhirnya, kata dia, demokrasi tidak hanya berbicara mengenai siapa yang paling dikenal, tetapi juga siapa yang dianggap paling layak memperoleh kepercayaan masyarakat.
Komentar