oleh

PDAM Tirta Kahuripan Diduga Tak Bayar Pajak, Negara Diduga Dirugikan Ratusan Juta Rupiah

INILAHONLINE.COM, CIBINONG

Berdalih penjualan air curah langsung dari pipa dan bukan pemungut pajak, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pemerintah Kabupaten Bogor, Tirta Kahurpian diduga kuat tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai, akibatnya Negara dirugikan diduga bernilai ratusan, bahkan mungkin miliaran rupiah, Benarkah ?

Adanya dugaan tak bayar pajak itu diungkapkan Ketua LSM BP, D Sam “Saya menduga terkait adanya penjualan air curah oleh PDAM Tirta Kahuripan, Cibinong, ke beberapa perusahaan air curah yang ada dan sudah berlangsung bertahun-tahun, untuk PPn nya diduga kuat tak dibayar, akibatnya Negara dirugikan diduga bernilai ratusan, mungkin miliaran rupiah” ujarnya, Kamis (9/7/2020), di Cibinong.

Dijelaskannya, penerimaan PDAM Tirta Kahuripan selain dari pelanggan tetap yang ditagih setiap bulan melalui surat yang dilayangkan, juga dari yang lain yaitu dari hasil penjualan air curah,penyambaungan baru, balik nama, penyambungan kembali dan dari yang lain yang dibolehkan untuk hal tersebut. Semua itu merupakan bentuk dari penerimaan atau pendapatanbagi PDAM Tirta Kahuripan.

Masih menurut D. Sam, terkait adanya penjualan air curah, karena itu untuk kepentingan komersiel, sudah seharusnya dikenakan pajak pertambahan nilai sebagaimana telah diatur dalam perturan perundangan yang berlaku. Ia menduga kuat baik pembeli (perusahaan air curah-red) dan penjual (PDAM Tirta Kahuripan-red) tak bayar pajak. Diduga tel;ah terjadi tindak pidana pajak berupa penggelapan pajak.

Sejauhmana kebenarannya, salah satu pemilik perusahaan air curah (CV TW) WAberalamat di Cibinong yang dikonfrmasi di kantornya di Cibinong, membenarkan pihaknya tidak bayar pajak pertambahan nilai. “Saya beli air curah dari PDAM hitungannya kubikasi dengan harga Rp10.500,00 per kubik tahu beres. Apakah itu sudah termasuk pajak atau tidak saya tidak tahu, ujarnya Kamis, (9/7/2020) di Cibinong.

Sementara itu Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan, H Hasan Taher didampingi Direktur Keuangan, Ketua SPI dan Humas yang dikonfrmasi di kantornya juga membenarkan ada tiga perusahaan air curah yang membeli air dari PDAM. Namun tidak ada pembayaran pajak dimaksud terkait adanya pembelian air curah koleh beberapa perusahaan air curah dan tidak ada pembayaran untuk Ppn nya.

“Dalam masalah penjulaan air curah tidak ada pembayaran pajak pertambahan nilai, karena langsung dari pipa PDAM, ini sesuai peraturan yang berlaku dan kami bukan pemungut pajak,” ucap Direktur Keuangan, Selasa (14/7/2020) di ruang rapat PDAM Tirta Kahuripan. Namun saat ditanya diperaturan mana hal tersebut diatur, direktur tersebut tak menjawab sepatah kata pun alias diam seribu bahasa.

Berbeda dengan Direktur Keuangan PDAM tersebut, seorang staf dari Kantor Pajak Pratama, Cibinong yang ditemui Rabu pagi (15/7/2020) sebut saja Iran (bukan nama sebenarnya) mengatakan bukan obyek Ppn diatur dalam Undang Undang No. 42 tahun 2009, tentang Perubahahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah. Di PDAM pasti ada bendaharaa apa itu penerimaan atau pengeluaran, berhak melakukan pemungutan pajak.

Hasil penelusuran INILAHONLINE.COM atas Undang Udang tersebut masalah bukan obyek pajak pertambahan nilai diatur pada Pasal 4a ayat 2, Seluruh jenis barang yang tidak dikenai Ppn adalah kelompok barang antara lain sebagai berikut: “Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang didapatkan langsung dari sumber barang tersebut. Misal: minyak mentah, gas bumi (tidak termasuk elpiji), panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batubara sebelum diproses menjadi briket, biji besi, biji timah, biji emas dan biji tembaga”. Tidak terdapat kata air. (Agoeng HP)

Komentar