INILAHONLINE.COM, BOGOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Bogor menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Penerapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR), Aula Paeban Naratama Gedung B Lantai 2 Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bogorm kamis (27/2/2025)
Dalam FGD yang digelar dengan menghadirkan sejumlah nara sumber itu untuk mempertegas larangan iklan, promosi, sponsor rokok serta larangan display (memajang) produkuk rokok pada tempat penjualan “Sejak tahun 2009, Kota Bogor telah mencatatkan sejarah dalam pengendalian tembakau di Indonesia,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, MARS
Menurutnya, selain Kota Bogor menjadi salah satu kota pertama yang memiliki regulasi KTR, kota berjuluk “kota hujan” ini juga tercatat sebagai kota pertama yang melarang adanya iklan, promosi, dan sponsor rokok. Adapun regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No.10 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda No.12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
“Adapun salah satu point penting yang direvisi di dalam Perda tersebut adalah memasukkan definisi rokok elektronik seperti vape dan shisha sebagai salah satu bentuk produk rokok yang diatur di dalam Perda tersebut,” ujar Retno
Lebih lanjut, Kadinkes Kota Bogor mrngatakan, tatanan tempat-tempat umum seperti retail modern, minimarket, dan pusat perbelanjaan merupakan salah satu tatanan yang diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda) No 10 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda No 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perda KTR tersebut dibuat bertujuan untuk melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok orang lain,
“Perda KTR ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan segar tanpa asap rokok, sekaligus mencegah perokok pemula di kalangan anak dan remaja,” ujarnya.
Untuk itu, Kadinkes Kota Bogor menegaskan, bahwa aturan larangan memajang produk dan jenis rokok termasuk warna dan brand image produk rokok di tempat penjualan rokok serta larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor rokok sudah diatur di dalam Perda tersebut. Selain diatur dalam Perda KTR Kota Bogor, regulasi penjualan rokok dan larangan iklan rokok sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2023.
“Dalam PP tersebut mengatur larangan penjualan rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dan larangan iklan rokok dalam radius 500 (lima ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, larangan iklan rokok di media sosial, dan sebagainya,” tandasnya
Lebih lanjut Sri Nowo Retno mengatakan, aturan mengenai penjualan rokok dan larangan iklan, promosi, sponsor rokok pun sudah tercantum dalam Surat Edaran Gubernur (SE) Jawa Barat nomor 122/KS.01.01/KESRA tahun 2024 tentang Implementasi Kawasan Tanpa Rokok yaitu aturan untuk tidak memasang reklame rokok atau Zat Adiktif baik dalam ruangan (indoor) maupun diluar ruangan (outdoor), termasuk memajang produk rokok atau zat adiktif (seperti rokok elektronik dan sejenisnya) di tempat-tempat penjualan
“Dalam rangka optimalisasi implementasi Perda KTR khususnya di tempat penjualan rokok, maka Pemerintah Kota Bogor telah rutin melaksanakan penegakan Perda KTR melalui kegiatan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke tempat penjualan,” terangnya
Selain itu, kegiatan sidak tersebut dilaksanakan dengan melibatkan tim gabungan dari OPD Tim Pembina dan Tim Penegak KTR Kota Bogor yang terdiri dari Satpol Polisi Pamongpraja, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan; dan NGO No Tobacco Community.
Sedangkan pada kegiatan sidang Tipiring KTR selain melibatkan tim sidak juga melibatkan tim dari Kejaksaan, Pengadilan, TNI, dan Polri. Kegiatan penegakan KTR tersebut bertujuan untuk memantau dan melihat sejauh mana implementasi Perda KTR khususnya di tempat penjualan. Pada awal tahun 2025, Tim Pembina dan Tim Penegak KTR telah melaksanakan kegiatan Sidak KTR ke tempat penjualan rokok khususnya ke retail modern / minimarket sebanyak 126 lokasi.
“Dari hasil sidak KTR tersebut ditemukan sebanyak 23,81% retail modern sudah menerapkan Perda KTR dan sebanyak 76,19% retail modern belum menerapkan Perda KTR. Hal tersebut menandakan belum optimalnya pengelola retail modern dalam menerapkan Perda KTR,” pungkas dokter Sri Nowo Retno
Perda KTR di 9 Kawasan
Untuk itu, dalam rangka menindaklanjuti hasil sidak KTR tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Bogor bekerjasama dengan NGO No Tobacco Community mengadakan kegiatan FGD Penguatan Penerapan Perda KTR di 9 Kawasan. Pertemuan yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 27 Februari 2025 melibatkan Dinas Koperasi, “Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian selaku OPD Pembina KTR di tatanan tempat-tempat umum khususnya retail modern, minimarket, dan pusat perbelanjaan. Selain itu juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor selaku Tim Penegak KTR.
Pada kegiatan hari ini turut mengundang para pimpinan/ManagerArea/pengelola dari pusat perbelanjaan dan retail modern/minimarket. Adapun tujuan dari pertemuan FGD ini yaitu untuk mengevaluasi implementasi Perda KTR di retail modern dan pusat perbelanjaan serta untuk mengingatkan kembali kepada para pelaku usaha agar tetap menerapkan aturan larangan display / memajang produk rokok termasuk rokok elektronik pada tempat penjualan serta aturan larangan iklan, promosi dan sponsor produk Rokok.
Selain itu juga diharapkan melalui kegiatan FGD Penguatan Penerapan Perda KTR di 9 Kawasan ini dapat tercapai persamaan pemahaman, komitmen, dan kolaborasi kerjasama para pelaku usaha retail modern, minimarket, dan pusat perbelanjaan dalam optimalisasi implementasi Perda KTR di tatanannya masing-masing sehingga tingkat kepatuhan KTR di retail modern, minimarket, dan pusat perbelanjaan dapat meningkat dan dalam jangka panjang dapat membantu menurunkan prevalensi perokok di Kota Bogor dan mencegah anak-anak dan remaja menjadi perokok pemula. (PH)
Komentar