InilahOnline.com (Kota Bogor) – Saat memimpin Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pendidikan Inklusif, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menginginkan adanya antisipasi ditingkat bawah terkait regulasi pusat yang mengatur pendidikan inklusif. Salah satunya adanya pengembangan Guru Pengajar Khusus (GPK).
“Setiap guru memiliki kemampuan, namun untuk membimbing secara khusus diperlukan adanya pelatihan dan pembelajaran khusus. Jadi tidak bisa disamakan dengan siswa normal lainnya,” ujar Ade saat memimpin rapat di ruang Paseban Surawisesa, Balaikota Bogor, Senin (23/10/2017).
Menurut Ade yang juga Penasehat Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan perwali Pendidikan Inklusif, Perwali ini nantinya tidak hanya sekedar perwali, tetapi regulasi ini benar-benar memberikan acuan khusus dan mengatur secara detail.
“Misalnya adanya tunjangan khusus, pelatihan bagi GPK, dicantumkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) atau dianggarkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), adanya perhatian khusus dan bantuan peralatan dari pemerintah kota. Saat ini tanpa adanya regulasi inklusif sudah jalan, jadi harus ada perubahan lain yang lebih jika nanti regulasi ini berlaku,” ujar Ade.
Ia menyebutkan, saat ini di Kota Bogor ada 49 sekolah mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kedepan ia berharap adanya pengembangan untuk pendidikan inklusif mulai dari SDM, sarana prasarana, jumlah sekolah dan kurikulumnya, selain adanya dukungan dari masyarakat.
“Utamanya regulasi ini mampu mendorong terhadap pengembangan sekolah inklusif di Kota Bogor. Regulasi ini nantinya bisa menjadi rujukan sehingga kedepannya dapat berjalan dengan baik,” terang Ade.
Selain pembahasan rancangan Perwali tentang Pendidikan Inklusif, Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Maman Suherman menambahkan, dalam rapat ini juga akan dibahas penyelenggaraan workshop terkait pendidikan inklusif kedepan seperti apa.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Azrin Syamsudin dan perwakilan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor serta beberapa sekolah di Kota Bogor. (M. Iqbal)
Komentar