oleh

PT KAI Bersama Kepolisian Lakukan Eksekusi Terhadap 20 Obyek Tanah Miliknya

INILAHONLINE.COM, SEMARANG

PT. KAI Daop 4 Semarang bersama kuasa hukumnya kembali melakukan eksekusi terhadap 20 obyek tanah miliknya yang terletak di Kebonharjo.

Eksekusi itu merupakan pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 27/Pdt.G/2016/PN.Smg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 365/Pdt/2016/PT.SMG jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1819 K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap 20 objek/lahan miliknya yang terletak di Kebonharjo, Jl. Sadewa Utara, jl. Imam Bonjol, jl. Emplasemen Poncol, jl. Hasanudin, serta jl. Patriot Semarang.

Manajer HumasDaop 4 Semarang, Krisbiyantoro mengatakan, pihak termohon eksekusi yang menempati objek/lahan harus segera meninggalkan rumah tersebut. Namun jika penghuni berdalih atau mengaku telah menempati secara turun temurun selama bertahun-tahun, karena memiliki Surat Penunjukan Rumah dari PJKA dan menganggap objek atau lahan tersebut, tidak termasuk kekayaan aset Negara yang dipisahkan ketika PJKA dialihkan menjadi PT. KAI, sehingga berstatus tetap milik Negara dan bukan milik PT. KAI sama sekali tidak benar.

“Dengan kata lain para pihak yang menguasai lahan tersebut menganggap PJKA berbeda dengan PT. KAI, hal mana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan putusannya menyatakan, bahwa, keberadaan pihak-pihak di dalam objek perkara karena sejarahnya sebagai pensiunan, anak pensiunan dan/atau sanak saudara/kerabat pensiunan, yang karena pensiun hak nya untuk menempati rumah-rumah dinas dengan sendirinya gugur,” kata Krisbiyantoro..

Namun demikian, lanjut Kris, karenanya pihak Termohon Eksekusi tersebut dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang dikuasainya kepada PT. KAI dahulu PJKA secara sukarela.

Namun, jika dikarenakan sebagian pihak Termohon Eksekusi tidak juga menyerahkan objek/lahan walaupun oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang telah ditegur, untuk menjalankan isi putusan secara sukarela, maka eksekusi pengosongan secara paksa dilakukan.

 

Adapun obyek yang di eksekusi yakni, Raliah yang menempati rumah aset KAI di Jalan Asrama Sidoharjo No. 134, Kebonharjo. Aris Budi Setyanto dan Sri Susilowati yang menempati aset KAI di Jl. Sadewa Utara D1a dan D8, Pindrikan Lor. Cipto menempati aset KAI di Hasanudin 1. Wahyu Soekarningsih dan Soenarja menempati aset KAI di Jl. Patriot 8 no. 4, 6 dan 10.

Selain itu, Armulbianto yang menempati aset KAI di Jl. Imam Bonjol No. 101. Chamid, Yp Soemaryo, Hartini, Romanah, Bahim Sanwani, Erna Isparyanti yang menempati Emplasemen Poncol.

Meski suasana sempat memanas, secara hukum pihak-pihak yang tidak berhak tetap harus melaksanakan apa yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI, karenanya PT. KAI Daop 4 Semarang bersama dengan Kuasa Hukum melalui pihak Pengadilan Negeri Semarang dan Kepolisian tetap melakukan eksekusi pengosongan secara paksa terhadap rumah-rumah dinas dimaksud.

“Bagi para warga semarang, para pensiunan dan atau kerabat dari para pensiunan PT. KAI dahulu PJKA, jangan mudah terpengaruh atau mau dimanfaatkan oleh oknum profesi/pihak-pihak yang mengatakan bahwa lahan milik PT. KAI dahulu PJKA dapat dimiliki atau diambil alih kepemilikannya,” katanya.

Ditemui dalam proses eksekusi pengosongan tersebut, Kuasa Hukum PT. KAI Daop 4 Semarang, Jesse Heber Ambuwaru, S.H., M.H. dari Kantor Hukum Jesse Heber Ambuwaru & Partners menjelaskan bahwa melalui eksekusi ini dapat meluruskan pemahaman hukum sebagian masyarakat yang masih menganggap PJKA adalah bukan merupakan atau berbeda dengan PT. KAI, padahal secara hukum perubahan PJKA menjadi Perumka kemudian menjadi PT. KAI tidak merubah status kekayaan/aset negara yang dipisahkan dan menjadi aktiva tetap/aset milik PT. KAI.

“Eksekusi ini juga merupakan bentuk penyelamatan aset/barang milik negara yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak secara hukum,” katanya.

(Suparman)

Komentar