oleh

TPAD Jateng : Secara Regulasi, APBD Memang Harus Defisit

INILAHONLINE.COM, SEMARANG

Pembahasan APBD tahun 2020 telah selesai dibahas legislatif dan selanjutnya diusahakan melalui paripurna DPRD Jateng. Debgan demikian eksekutif sudah bisa menjalankan program kerjanya dan proyek tahun 2020.

Untuk diketahui, setiap laporan pertanggungjawaban eksekutif, APBD selalu mengalami defisit karena pendapatan lebih kecil dibandingan dengan belanja daerah.

Apakah hal tersebut menandakan pemerintah tidak sehat dalam mengelola keuangan ? Atau justru memang sistemnya dibuat seperti itu ?
“Secara regulasi, APBD tidak boleh surplus dan justru harus dibuat defisit,” ujar TPAD Pemprov Jateng, Marno dalam diskusi “APBD Yang Selalu Defisit” yang digelar Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng, Kamis (28/11/2019).

Menurut Marno, APBD memang selalu defisit setiap tahunya, hal ini karena setiap anggaran pasti ada sisa anggaran pada tahun sebelumnya.
“Dalam APBD ada istilah anggaran tertinggi dan RAB. Tapi dalam pelaksanaannya tidak boleh lebih dari RAB, sehingga terjadi sisa atau dana silpa yang akan dianggarkan pada APBD perubahan atau murni untuk tahun anggaran berikutnya,” tambahnya.

Menurut Marno, dana Silpa bisa saja tidak dianggarkan, tapi Silpa ini bisa diketahui pada pertengahan tahun, maka bisa dianggarkan pada APBD perubahan.

“Tapi dana Silpa tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan yang kurang dari dua bulan. Pendapatan dan Silpa dipergunakan untuk belanja daerah sehingga terjadi defisit setiap tahunya,” pungkas Marno.

Sementara itu Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro menegaskan defisif tidak menjadi masalah. Justru ada sisi positifnya yakni pemerintah harus kreatif.

“Dalam pembahasan APBD 2020, kita bahas secara transparan, mulai pengajuan kemudian dibahas di badan anggaran, selanjutnya dibahas dimasing-masing komisi untuk dilakukan rasionalisasi dan pergeseran anggaran, kemudian dikembalikan ke badan anggaran untuk selenjutnya pengesahan,” terang Sriyanto.

Politisi Gerindra ini, dalam pembahasan anggaran dilakukan bersama eksekutif, OPD pengguna anggaran dan dilakukan secara terbuka.

“Jadi semuanya mengetahui APBD tersebut akan dipergunakan untuk apa dan semuanya bisa mengawal hingga pelaksanaan anggaran,” tambah Sriyanto.

Sementara Judi Budiman akademisi Unissula menyatakan, anggaran dibuat defisit setelah reformasi. Jaman orde baru yang ada anggaran berimbang.

“Kenapa APBD mengalami defisit hal itu karena penyesuaian berbagai sektor, pertumbuhan ekonomi misalnya, yang memaksa pengeluaran lebih besar daripada pendapatan,” ujarnya.

Menurutnya, membikin anggaran harus mengetahui pendapatannya dulu baru menganggarkan pengeluaran.

“Namun dalam menyusun APBD justru sebaliknya, membicarakan pengeluaran dulu baru pendapatan,” ujarnya.

Meski secara regulasi diperbolehkan APBD dibuat defisit, namun tidak boleh dilalaikan, tetap harus tahu sebabnya kenapa defisit.

“Jangan sampai anggaran defisit karena pemborosan, misal belanja yang tidak perlu. Sehingga kontrol penganggaran sangat penting. Kontrol mulai pengangaran, pelaksanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran,” paparnya.

Judi Budiman juga mengatakan, setiap tahun anggaran kenapa selalu ada silpa ? Apakah anggaran Silpa itu karena penggunaan anggaran yang tidak efektif atau banyak kegiatan yang tidak jalan.

“Anggaran yang baik adalah anggaran yang sesuai dengan perencanaan. Anggaran defisit tidak sepenuhnya jelek, yang penting alasannya jelas,” pungkas Judi.

(Suparman)

Komentar