INILAHONLINE.COM, KOTA BOGOR — Wali Kota Bogor menyampaikan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap informasi semakin tinggi sehingga badan publik harus mampu mengelola informasi secara terbuka, profesional, dan sesuai regulasi.
Ia menegaskan bahwa informasi yang tidak termasuk dalam kategori dikecualikan harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik.
Keterbukaan informasi, menurutnya, menjadi salah satu indikator pelayanan terbaik dan akan diuji melalui evaluasi keterbukaan informasi yang bergantung pada kesiapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Wali Kota Bogor menyebut bahwa PPID menjadi penentu utama dalam mempertahankan status Kota Bogor sebagai kota informatif.
Ia berharap kegiatan bimtek dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas PPID dalam mengelola informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Kepala Diskominfo Kota Bogor menjelaskan bahwa bimtek ini bertujuan memperkuat pemahaman dan keterampilan teknis PPID dalam melayani permohonan informasi masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sepanjang 2024, Diskominfo Kota Bogor menerima 20 permohonan informasi yang seluruhnya ditangani dengan baik tanpa sengketa, mencerminkan kinerja dan kesiapan PPID yang semakin membaik.
Kota Bogor juga mengalami peningkatan predikat keterbukaan informasi setiap tahun, dari cukup informatif pada 2021, menuju informatif pada 2022 dan 2023, hingga meraih predikat informatif pada 2024.
Melalui bimtek ini, Diskominfo berharap status informatif dapat dipertahankan dan kapasitas PPID dalam menanggapi pengaduan semakin meningkat.
Diskominfo juga menyediakan sarana pendukung berupa portal keterbukaan informasi dan portal data yang memuat lebih dari 1.800 dataset serta telah terintegrasi dengan sistem provinsi dan nasional.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang membahas praktik keterbukaan informasi publik di Kota Bogor. (Ian Lukito)
Komentar