oleh

Bareskrim Polri Naikan Status Kasus “Kampoeng Kurma” Ke Tahap Penyidikan

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri disebutkan telah menaikan ststus kasus Kampoeng Kurma Group ke tahap penyidikan. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Konsumen Jakarta, Zentoni, SH, MH kepada inilahonline.com, Senin (23/11/2020)

“Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri disebutkan bahwa perkara Kampoeng Kurma Group telah naik ke tahap Penyidikan,” ujarnya.

Selaku Kuasa Hukum Konsumen Korban Kampoeng Kurma Group, Zentoni mengatakan, terkait status penyidikan kausu Kampung Kurma Group itu, terbukti dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri kepada Jaksa Agung Pidana Umum.

“Kampoeng Kurma Group ini diduga telah melakukan tindak pidana memperdagangkan suatu barang berupa lahan kavling dengan sarana prasarana serta bonus pohon kurma yang tidak sesuai dengan janji,” tandasnya.

Menurut Zentoni, janji-janji Kampoeng Kurma yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau tidak menepati kesepakatan waktu penyelesaian sesuai yang dijanjikan dan/atau pelaku melakukan kegiatan perdagangan tanpa memiliki izin usaha perusahaan perantara perdagangan property (SIU-P4) dan atau tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh perusahaan Kampoeng Kurma Group.

“Atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 dan/atau Pasal 62 ayat (2) Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” jelas Zentoni.

Lebih lanjut Zentoni mengatakan, untuk diketahui oleh publik kasus Kampoeng Kurma Group ini bermula pada sekitar bulan November tahun 2019 dengan adanya laporan/aduan Konsumen Kampoeng Kurma Group yang gagal menerima kavling walaupun mereka telah membayar lunas kepada Kampoeng Kurma Group.

“Sebelumnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan Perkara terkait Kavling Kampoeng Kurma Jonggol dengan nomor perkara : 231/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Sdr. Topan Manusama dan Sdri. Dwi Ramdhini selaku Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melawan PT. Kampoeng Kurma Jonggol selaku Termohon PKPU,” paparnya.

Masih kata Zentoni, PT. Kampoeng Kurma selaku pengelola Kavling Kampoeng Kurma Jonggol dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) selama 45 hari terhitung sejak hari ini. Dan permohonan PKPU terhadap PT. Kampoeng Kurma Jonggol ini untuk memberikan kesempatan kepada PT. Kampoeng Kurma Jonggol untuk mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya

“Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Kavling Kampoeng Kurma Joggol yang dikelola oleh PT. Kampoeng Kurma Jonggol ini diajukan oleh 2 (dua) orang Konsumen atas nama Sdr. Topan Manusama dan Sdri. Dwi Ramdhini yang telah membeli 2 (dua) kavling tanah seharga masing-masing Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas akan tetapi gagal serah terima oleh PT. Kampoeng Kurma Jonggol;

Selian itu, Zentoni juga menjelaskan, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Permohonan Penunandaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Kampoeng Kurma Jonggol layak untuk dikabulkan oleh karena telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

“Bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Kampoeng Kurma Jonggol ini untuk memberikan kesempatan kepada PT. Kampoeng Kurma Jonggol untuk mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya,” ungkapnya.

Lebih jauh Zentoni menjelaskan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa PT. Kampoeng Kurma Jonggol dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) selama 45 hari.

“Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga mengangkat 3 (tiga) orang Pengurus yaitu (1) Sdr. Fransiscus Xaverius Wendhy Ricardo Pandiangan, SH., (2) Sdr. Delight Chyril, SH., dan (3) Sdr. Eclund Valery, SH, MH.Li, MM, yang kesemuanya terdafar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,” imbuhnya. (Piya Hadi)

Komentar