BIG Gelar Pra Rakornas 2018 di Jakarta

Nasional561 Dilihat

INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Pra Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Informasi Geospasial 2018 di Birawa Ballroom, Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/3/2018).

Dalam sambutannya, Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin menyampaikan, peran Informasi Geospasial (IG) menjadi sangat penting bagi pembangunan Indonesia, apalagi untuk pembangunan ekonomi yang membutuhkan Informasi Geospasial.

“Saya berharap, pemanfaatan dan ketersediaan Informasi Geospasial harus perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya dan nanti juga akan menjadi penting di bahas pada pelaksanaan Rakornas Informasi Geospasial pada 21 Maret 2018”, ungkap Hasanuddin saat membuka Pra Rakornas, Senin (12/3/18).

Menurutnya, sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen hasil evaluasi RPJMN 2015-2019 bidang IG dan rencana aksi untuk pemenuhan target RPJM 2015-2019; tersusunnya dokumen hasil evaluasi implementasi dalam rangka percepatan kebijakan satu peta 2016-2019; dan tersusunnya bahan masukan RPJMN 2020-2024 bidang IG.

Lebih lanjut katanya, Untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau progress pembangunan IG Nasional, Hasanuddin menilai Rakornas yang melibatkan semua pemangku kepentingan menjadi sangat penting dan strategis.

“Nanti pada Rakornasnya 21 Maret 2018 kita akan bahas terkait progres kebijakan pembangunan IG Nasional termasuk kebijakan Satu Peta,” tuturnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan Rakornas IG Tahun 2018 sendiri akan dilaksanakan dalam 2 sesi yaitu sesi pagi dan sesi siang. “Sesi pagi berupa rapat pleno, sementara sesi siang berupa diskusi per cluster, dimana semuanya ada 4 cluster,” ungkapnya.

Adapun masing-masing cluster akan dibahas oleh berbagai pemangku kepentingan, diantaranya ; Untuk Cluster 1 : Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, terdiri dari : Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dirjen Strategi Pertahanan (Strahan), Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian RI (Polri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Ketahanan Nasionalm(Lemhanas), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), PUSHIDROS AL, DISSURPOTRUD AU, dan DITTOP AD.

Kemudian untuk Cluster 2 : Bidang Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, terdiri atas : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemsos), Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (BAPETEN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Perpustakaan Nasional.

Selanjutnya untuk Cluster 3 : Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, terdiri atas : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Badan Karantina Pertanian, Badan Ketahanan Pangan (BKP), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Restorasi Gambut (BRG), Kemenperin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Terakhir Cluster 4: Sarana dan Prasarana, terdiri dari : Kementerian Agraria dan Tata R2uang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, LPP Radio Republik Indonesia, LPP Televisi Republik Indonesia, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Badan Informasi dan Geospasial, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Batam, serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Sabang.

Rakornas IG Tahun 2018 sendiri mengambil tema Rakornas IG Tahun 2018 yang diselenggarakan di Jakarta yakni “Percepatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Berkelanjutan”.

Ia menambahkan, dasar hukum pelaksanaan Rakornas IG Tahun 2018 adalah Perpres No. 94/2011 tentang BIG sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 127/2015, dan PP No. 9/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4/2011 tentang IG, pasal 63-67. Adapun latar belakang pelaksanaan Rakornas IG Tahun 2018, antara lain : adanya gap antara target RPJMN 2015-2019 bidang IG dengan kondisi saat ini, sehingga dibutuhkan Rencana Aksi untuk Pemenuhan Target RPJMN 2015-2019 sampai tahun 2019; perlunya monev implementasi percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) 2016-2019 oleh masing-masing pemangku kepentingan sekaligus penyusunan Rencana Aksi untuk Pemenuhan Target sampai tahun 2019; serta perlunya penyiapan bahan untuk RPJMN IV 2020-2024 di bidang IG yang selaras dengan RPJPN 2004-2025, yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait penyelenggaraan IG. (Ian Lukito)

banner 521x10

Komentar