INILAHONLINE.COM, BOGOR
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengajak semua untuk mengawal dan memperbaiki pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
“Musrenbang itu harus tepat, dimana hal yang disepakati dan diputuskan. Jangan sampai warga menjadi frustasi karena aspirasinya mental, akhirnya yang disetujui adalah usulan dinas. Kalau rakyat frustasi, dewan juga frustasi,” Kata Bima Arya saat menghadiri Pendidikan Politik Partai Golkar di Hotel Sahira, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Sabtu (23/11/2019).
Mulai Desember 2019 akan dilaksanakan Musrenbang tingkat kelurahan. Untuk itu, Bima Arya meminta agar pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan dihadiri para anggota DPRD daerah pemilihan (dapil) masing-masing, kepala dinas, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta unsur masyarakat.
“Mari kita rapikan itu mulai dari musrenbang dan kita kunci semua di situ,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bima Arya juga menyinggung wacana perubahan sistem dalam pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung. Sebagai pembina partai politik di Kota Bogor, ia menyatakan tidak setuju karena esensi dari demokrasi adalah partisipasi.
“Ketika dilaksanakan secara tidak langsung, hilang esensi itu. Tidak ada lagi insentif bagi kepala daerah karena yang memilih dewan. Memungkin adanya praktik oligarki, yang diuntungkan adalah dewan dan segelintir pimpinan partai politik,” kata Bima Arya.
Bima Arya memahami pelaksanaan pilkada secara langsung di beberapa daerah tidak cocok untuk diterapkan, misalnya di Wamena, Jayapura atau pelosok Papua.
Hal lain yang disinggung Bima Arya adalah wacana masa jabatan presiden diperpanjang. Menurutnya, sistem yang ada belum lama dijalankan, jika nanti dirubah maka tidak akan selesai.
(Periksa Ginting)
Komentar