oleh

Didi Sumardi : Dishub Harus Bertanggungjawab Atas Nasib Para Koordinator dan Jukir

INILAHONLINE.COM, CIBINONG

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor harus bertanggungjawab atas nasib para koordinator dan juru parkir dengan ditutupnya titik parkir yang dinilai melanggar peraturan yang berlaku. Sebab, dengan ditutupnya titik parkir dimaksud para koordinator dan juru parkir kini kehilangan pekerjaan, demikian disampaikan praktisi hukum Didi Sumardi, SE., SH., MH.

“Jika benar ada penutupan titik parkir dalam rangka penertiban dan karena melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Bogor. Maka Dishub harus bertanggungjawab atas nasib para koordinator dan juru parkir yang jumlahnya bisa jadi mungkin ratusan orang. Sebab, mereka telah kehilangan pekerjaan,” ujarnya, saat diminta tanggapannya melalui telepon selulernya Rabu pagi (5/8/2020).

Dijelaskan Didi, menurut informasi yang diperoleh, titik parkir yang ditutup tersebut sudah ada sejak belasan, bahkan puluhan tahun lalu. Dan telah memberikan sumbangsih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sisi retribusi parkir bernilai belasan miliar rupiah. Tak hanya itu, titik parkir dimaksud telah memberi lapangan pekerjaan bagi para koordinator dan juru parkir.

Penutupan titik parkir tersebut, kata praktisi hukum yang juga seorang pengacara itu, tak hanya membuat mereka (korrdinator dan juru parkir-red) kehilangan pendapatan. Tapi, menjadikan anak isterinya dan yang lainnya yang menjadi tanggungannya tidak makan. Untuk itu Dishub harus memberikan kompensasi sampai mereka mendapat pekerjaan baru yang menjamin kelangsungan hidup mereka.

“Karena titik parkir tersebut sudah dikelola sangat lama, apalagi telah memberikan sumbangsih pada PAD. Harusnya Dishub bijak dalam penertibannya tanpa membuat mereka resah dan kehilangan pekerjaan. Dishub jangan sepihak, uangnya mau, tapi tidak mau bertanggungjawab atas nasibnya. Jika titik parkir tersebut dianggap ilegal, maka hasil kutipannya juga ilegal,” tandas Didi Sumardi.

Terkait adanya sejumlah penutupan titik parkir yang tersebar di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Perhbungan Ade Yana Mulyana yang hendak dikonfirmasi di kantornya beberapa waktu lalu tak mau ditemui. Demikian juga ketika dihubungi melalui telepon selulernya. Ia menyerahkan masalahnya pada Unit Pelaksana Teknis Wilayah (UPT).

Sementara itu, Kepala UPT Pengelolan Prasarana Dan Perlengkapan Perhubungan Wilayah I Sujana Azhari yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya Rabu pagi (5/8/2020) itu, membenarkan adanya pentutupan sejumlah titik parkir tersebut, dalam rangka penertiban, karena titik parkir dimaksud melanggar Perbub No 24/2006 tentang Titik Parkir dan Lokasi Parkir.

“Terkait hal itu, kepada para koordinator dan juru parkir yang ada saat ini telah kami tawarkan untuk bergabung dengan pengelola yang baru yakni PT. May dan PT Adeline. Tapi hanya sebagian kecil saja yang mau bergabung, sebagian besar menolak. PT Adeline mulai beroperasi per 1 Agustus 2020 dan pada 28 Juli 2020 lalu telah menyetor sebesar Rp10 juta, ucapnya.

Sedang terkait dengan adanya pungutan yang langsung ke perusahaan-perusahaan, kata Sujana, hal itu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Jadi menurutnya hal tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku. “Insya Allah kami tidak menyalahi aturan yang berlaku,” pungkasnya.(Agoeng HP)

Komentar