INILAHONLINE.COM, SEMARANG
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Sudarno menegaskan, pihaknya akan menindak tegas kepada pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Namun karena ketidaknetralan mereka akan mengurangi kualitas demokrasi dan pendidikan politik masyarakat.
”Dalam pilprers mendatang sikap ASN dalam setiap kali Pemilu sangat penting dan bermakna, dalam upaya merealisasikan nilasi-nilai demokrasi dan pendidikan politik yang sehat. Netralitas ASN adalah amanat undang-undang, sehingga jika ASN tidak netral, berarti mereka itu melanggar undang-undang dan akan dijatuhi sanksi,”tegasnya dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jateng di Hotel Patra Jasa Semarang, rabu (12/9/2018).
Menurut dia, tidak hanya terhadap ASN, saja pihak lain atau siapa saja, yang melakukan pelanggaran atau menggangu jalannya Pemilu 2019 kami harapkan yang berwenang menangani hal ini dengan menjatuhkan sanksi tegas, ”Jadi sangsinya harus tegas sehingga mereka tidak berbuat seenaknya sendiri,”paparnya.
Menurutnya, pengganggu jalannya Pemilu harus diproses secepat-cepatnya tanpa pandang bulu, siapapun yang mengganggu Pemilu segera diproses dan dijatuhi sanksi, sehingga hal ini bisa menjadi pelajaran agar ke depan tidak ada lagi pihak-pihak, yang akan mengganggu jalannya Pemilu, sehingga pesta demokrasi itu bisa berjalan lancar dan aman.
”Diharapkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama seluruh perangkatnya yang keberadannya, hingga di daerah atau desa diharapkan mulai sekarang sudah melakukan sosialissi tentang Pemilu baik legislatif, DPD maupun Pilpres, agar rakyat sebagai pemilik suara benar-benar memahami makna penting Pemilu sehingga mereka termotivasi untuk menggunakan haknya dengan benar,”katanya.
Sebagai lembaga yang menangani jalannya Pemilu, lanjut dia, KPU dan Bawaslu bersama seluruh perangkatnya juga mampu menjaga netralitasnya, sehingga semua peserta Pemilu dan pemilih merasa sama-sama terlayani dengan baik, tanpa ada pelaksanaan pilih kasih dan tidak merasa dicurangi.
”Oleh karena itu, kepuasan para peserta Pemilu dan pemilih selama menjalani proses atau tahapan Pemilu, dari awal sampai akhir menjadi salah satu tolok ukur sukses tidaknya Pemilu tersebut,”ujarnya.
Namun demikian, menurutnya, semua pihak dalam Pemilu 2019 mendatang sangat berharap agar Pemilu dapat berjalan dengan baik, dan bersih tidak ada kecurangan dan tidak ada yang merasa dicurangi.
Terkait dengan semakin memanasnya situasi politik, yang ditandai dengan munculnya berbagai ujaran saling sindir dan serang serta memojokkan antar pendukung konstestan Pilpres, menurutnya, hal itu diharapkan jangan sampai berlanjut dengan aksi fisik, semuanya harus dapat menahan diri.
”Dalam masalah ini peran media sangat penting, karena itu para pengelola media diharapkan juga turut menjaga dan menciptakan harmonisasi dalam Pemilu ini. Jadi para pegiat medsos diharapkan juga turut berperan dalam menjaga situasi melalui pesan-pesan arif yang diluncurkan di media maya,”pintanya.
(Suparman)
Komentar