Gila …!! Baru Terindikasi Covid 19, Napi Koruptor Akan Dibebaskan…. Harusnya Dihukum Mati

Hukkrim, Nasional316 Dilihat

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Gagasan gila Menkumham membebaskan napi koruptor akan mencederai rasa keadilan publik Dan menjadi masalah baru dalam pemberantasan korupsi. Hal ini membuat kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi makin absurd.

Hal itu disampaikan Ketua presidium Indonesian police watch (IPW) Neta S Pane dalam siaran pers yang di terima inilahonline.com, Sabtu (04/04/2020).

Menurut Neta, jika ada koruptor yang terindikasi terkena virus Covid 19, mereka tak perlu dibebaskan, tapi bisa dikarantina di Natuna atau di Pulau Galang, atau di Nusakambangan atau bahkan di Pulau Buru. Setelah sembuh baru di kembalikan ke tahanan semula.

Dari penelusuran IPW, kecil kemungkinan para napi koruptor dengan uang yang dimilikinya, rentan terhadap virus corona, seharusnya napi kelas Teri yang satu kamar di huni banyak orang. Kalau Napi Koruptor selama ini mereka bisa “membeli” kamar. Sehingga satu kamar sel tahanan hanya dia sendiri yang menempati.

BACA JUGA : IPW : Ini Kejahatan Baru!! Pembebasan Napi Koruptor Berdalih Corona

Mereka juga punya dokter pribadi dan mendapat perawatan kesehatan prima. Semua itu mereka dapatkan dengan uang yang dimilikinya. Jadi tidak ada alasan bagi Menkumham untuk membebaskan para napi korupsi, dengan alasan wabah virus Covid 19. Lagi pula Menkumham belum pernah melakukan rapid test terhadap napi dan belum pernah mendata lapas mana saja yang terindikasi terkena wabah Covid 19.

Kerawanan terhadap wabah virus Covid 19 justru berpeluang terjadi di sel sel napi kelas Teri ditumpuk 10 hingga 15 orang satu kamar. Selain itu makanan mereka setiap hari hanya seadanya. Jauh dari makanan bergizi karena terdiri dari nasi ala kadarnya.

 

Banyak lapas di Indonesia, keberadaan blok napi kelas kakap berjauhan dengan blok napi Koruptor. Tujuannya agar napi kelas kakap tidak terusik ketenangannya. Sehingga kalau pun di blok napi kelas teri terindikasi wabah Covid 19 belum tentu menyebar ke blok napi kelas kakap. Seperti napi punya di lapas Sukamiskin, Bandung.

Sebab itu wacana Menkumham untuk membebaskan napi korupsi adalah gagasan yang sangat tidak masuk akal dan gagasan gila. Apalagi napi korupsi yang akan dibebaskan adalah yang berusia 60 tahun ke atas. Ini lebih tidak masuk akal lagi, sebab sebagian besar napi korupsi itu adalah para pejabat yang berusia 60 tahun ke atas.

BACA JUGA : Pandemi COVID-19, Dewas KPK Tidak Setuju Koruptor Dibebaskan

Ini karena, mereka mendapatkan posisi jabatan di umur 50 tahun dan setelah itu mereka berkuasa, lalu korupsi. Masa Menkumham lupa dengan data napi korupsi? Kalau napi ABG atau di bawah 40 tahun biasanya terlibat kriminal jalanan alias menjadi napi kelas teri.

Jadi, sebaiknya Menkumham jangan berwacana membebaskan napi korupsi dengan alasan wabah Corona. Tapi segera melakukan rapid test di seluruh lapas agar diketahui lapas mana saja yang terpapar Covid 19. Jika pun ada napi korupsi yang terkena Covid 19, mereka bisa dikarantina di Natuna, di Pulau Galang, Nusa Kambangan atau Pulau Buru. Seharusnya para koruptor itu dihukum mati. Jadi harusnya mereka masih bersyukur bisa hidup di lapas.

(Nata S Pane/Budi Santoso)

banner 521x10

Komentar