INILAHONLINE.COM, BOGOR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor melaporkan dugaan korupsi e-Katalog proyek Kabupaten Bogor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diungkapkan Ketua DPD GMPK Kabupaten bogor, Jony Sirait kepada media di Bogor, Sabtu (19/4/2025).
“Praktik dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog tengah dibidik KPK,” ujarnya.
Menurutnya, KPK sendiri mengklaim mendapat laporan beberapa daerah yang mengakali proses pengadaan lewat e-katalog sehingga berujung korupsi. Padahal melalui e-Katalog tersebut ddibuat supaya proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan.
“Di Kabupaten Bogor indikasi ini muncul di salah satu dinas. Kami juga sudah laporkan dugaan mark up yang dapat merugikan negara ini ke KPK,” ujar Jonny,” tandasnya
Jonny mendukung penuh langkah KPK untuk memberangus indikasi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di e-katalog hingga ke akar-akarnya.
“Apalagi Presiden Prabowo beberapa lalu juga menyatakan perang dengan korupsi. Dan untuk di Kabupaten Bogor, Bupati Bogor pak Rudy Susmanto juga sama, pernah menyampaikan siap memberantas korupsi, bahkan beliau menyampaikan tidak akan korupsi,” kata Jonny.
Pernyataan Bupati Bogor tersebut, menurut Jonny sangat diapresiasi dan perlu didukung semua pihak, mengingat beberapa kepemimpinan sebelumnya Bumi Tegar Beriman selalu dirundung kasus rasuah.
“Kita siap mendukung pak Bupati Bogor dalam memberantas korupsi. Saya optimis pak Rudy bisa mewujudkan Kabupaten Bogor yang bersih dari korupsi,” tukasnya.
Lebih lanjut Jonny mengatakan, GMPK mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Bogor tentunya sangat siap mendukung niat mulia tersebut. Sudah saatnya kabupaten ini bersih dari korupsi,” ujar Deni.
Terlebih Bupati Bogor Rudy Susmanto pernah meminta masyarakat untuk berani melaporkan jika ada perilaku tindak pidana korupsi dan gratifikasi oleh pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Saat itu bahkan pak Rudy berjanji akan memberikan hadiah kepada warga yang berani lapor praktik korupsi itu. Kita sendiri hanya berharap hadiah itu merupakan jaminan bahwa Kabupaten Bogor benar-benar bersih,” katanya.
Diketahui, untuk mewujudkan visi misi kemajuan dan perubahan total Pemkab Bogor, Rudy juga akan membentuk super-team perangkat daerah.
Menurutnya, tugas tim super itu akan membantu dirinya dan Wakil Bupati Jaro Ade untuk mewujudkan Kabupaten Bogor yang adil, makmur, sejahtera dan bebas korupsi.
“Bantu dan ingatkan saya jika ada hal yang kurang dalam kepemimpinan saya, dari sekarang hingga ke depannya. Sama-sama mari kita bangun Kabupaten Bogor,” kata Jonny mengutip pernyataan Bupati Bogor Rudy Susmanto beberapa waktu lalu.
Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, belum lama ini menyatakan, sejumlah modus kerap dilakukan untuk mengakali e-katalog. Salah satunya yakni vendor melakukan kesepakatan diluar hukum dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Bahkan vendor berani melakukan pemberian fee hingga 20 persen demi memuluskan proyek itu.
“Praktiknya, vendor bilang punya barang ini. Kemudian meminta supaya barang ini diperjuangkan dalam proses penganggaran, panjang ceritanya. Mulai dari perencanaan sudah ada penyimpangan. Lantas disepakati di dalam APBD disetujui pengadaan barang,” katanya. (Deni Firmasnsyah)
Komentar