INILAHONLINE.COM, SEMARANG – Penetrasi Gubernur Jateng nonaktif Ganjar Pranowo ke Kementerian Pertanian membuahkan hasil. Petani di Jawa Tengah kini mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhannya, tanpa batasan kuota.
Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) Jateng Peni Rahayu mengatakan, Kementerian pertanian sudah memberi izin untuk Jateng menerapkan distribusi pupuk bersubsidi 100% RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
Dengan juklak itu, petugas input data kartu tani harus bekerja lembur beberapa hari terakhir. Per 5 April data dalam kartu tani setiap petani sudah berubah.
“Keluar di data petani bukan lagi alokasi tapi sesuai RDKK, silahkan yang sudah punya kartu dicek lagi,” katanya, Jumat (6/4/2018) di Semarang.
Peni menggaransi stok pupuk di pengecer cukup untuk satu tahun, baik masa tanam I, II, dan III. Jika ada yang kurang maka akan ada penambahan stok pada bulan Juni.
Menurutnya, kartu tani tak perlu menjadi polemik karena justru menjamin hak petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Masih kesulitannya petani menurutnya hanya karena harus membiasakan dengan sistem baru.
Untuk itu ia menggarisbawahi tiga hal. Pertama untuk petani yang sudah mendapat kartu tani bisa membeli dengan tunai dan mendapatkan pupuk 100% RDKK. Kedua, petani yang belum mendapatkan kartu tani namun sudah masuk kelompok tani dan memiliki data RDKK, bisa membeli dengan hanya menunjukkan KTP.
Ketiga, petani yang belum masuk kelompok tani diminta segera mendaftar agar dapat mengusulkan RDKK. Tanpa masuk kelompok, petani tak bisa mengusulkan RDKK dan otomatis tak bisa membeli pupuk bersubsidi.
“Yang belum masuk RDKK didata lagi, mau petani pemilik lahan, sewa atau lahan perhutani bisa masuk semua. Penyuluh diberi waktu sampai 10 april untuk masukkan RDKK tambahan,” katanya.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng Yuni Astuti menambahkan, sebelumnya pupuk menjadi terkesan susah didapatkan karena alokasi dari pusat sangat kurang.
Urea hanya mendapat alokasi 92,8 persen dari RDKK, SP-36 48,48%, ZA 69,52%, NPK 48,51%, dan organik 24,66.
“Maka kita matur ke dirjen minta untuk Jateng dapat 100 persen RDKK, 2 April dijawab diperbolehkan,” katanya.
Pekerjaan rumah selanjutnya adalah memastikan stok di pengecer cukup. Pihaknya membuat sistem manajemen kontrol dan monitoring pupuk subsidi. Begitu ada kekurangan, pengecer segera melapor untuk mendapatkan tambahan dari pabrikan.
Sedangkan untuk kendala di lapangan seperti jaringan online untuk EDC yang bermasalah juga sudah diatasai dengan back up sistem manual. “Setiap pengecer punya buku data RDKK, jadi pencatatan bisa dilakukan lewat situ,” katanya.
Ganjar Pranowo menambahkan, Jateng menjadi provinsi satu-satunya di Indonesia yang diperbolehkan memberi jatah 100 persen RDKK kepada petani. Hal ini karena pelaksanaan kartu tani di Jateng sudah menyeluruh. Saat ini dari 2,5 juta petani yang terdata, 86 persen diantaranya, atau sekitar 2,2 juta sudah mendapat kartu tani.
“Sisanya kita berikan satu persatu. Yang penting sekarang petani bisa membeli pupuk secara penuh, hanya saya titip agar menggunakan pupuk secara berimbang ya,” katanya. (Suparman)
Komentar