oleh

IPW Minta Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto Untuk Tidak Bersikap “Post Power Syndrome”

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Indonesian Police Watch (IPW) meminta mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) untuk tidak bersikap “post power syndrome” yaitu, suatu kondisi kejiwaan yang umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan yang diikuti dengan menurunnya harga diri.

Menurut Ketua IPW Neta S Pane, sejumlah pernyataan BW dikhawatirkan bisa menimbulkan adu domba. Karena pernyataan BW soal peran Novel Bawesdan dalam penangkapan buronan mantan Sekretaris MA Nurhadi itu ngawur, sehingga terkesan mengadu domba antara internal KPK dan Polri.

“Terkait pernyataan Bambang Widjojanto itu sangat ngawur, sehingga terkesan mengadu domba antara internal KPK dan Polri,” ujarnya.

Ketua IPW Presidium yang juga mantan wartawan itu menilai, Bambang Widjojanto yang biasa dipanggil BW itu mencoba membuat intrik dan politik belah bambu, dengan memuji muji Novel Baswedan dalam penangkapan mantan Sekretaris MA Nurhadi tersebut. Seolah-olah penangkapan itu hasil kerja Novel pribadi. Padahal IPW melihat, sejak Nurhadi buron, KPK sudah meminta bantuan Polri, untuk sama sama memburu Nurhadi.

“Hingga di pertengahan Februari 2019, Nurhadi terlacak keberadaannya sedang melakukan sholat duha di sebuah mesjid di Jakarta. Namun yang bersangkutan selalu berhasil kabur saat hendak ditangkap. Sedikitnya lima kali Nurhadi terpantau di lima mesjid, tapi tetap lolos dari penangkapan,” ungkap Neta Pane.

 

Menurutnya, berbagai info tentang Nurhadi disampaikan masyarakat ke KPK. Dari pantauan IPW, setiap informasi tentang keberadaan Daftar Pencarian Orang (DPO) dilacak KPK dengan serius. Bahkan semua info dikuti KPK dengan cermat. Hingga pada akhirnya Senin (1/6) malam lalu, Nurhadi berhasil ditangkap. Bagi KPK dibawah komando Komjen Pol Firli Bahuri, bahwa semua info yang masuk selalu diposisikan sebagai sesuatu hal yang penting, sehigga dibahas bersama tim.

“Keberhasilan KPK dalam menangkap burinan ini, tidak ada individu yang dominan, apalagi merasa sok hebat sendiri. Seperti diketahui, keberadaan Nurhadi kemarin itu, sebelumnya KPK sudah mendapat info sejak Senin (1/6) siang hari dan terdeteksi masuk ke rumah yang disewa Nurhadi di Simpruk Jakarta Selatan pada sore hari dan malamnya dilakukan penggeledahan dengan melibatkan semua unit kerja di KPK, termasuk melibatkan satu regu anggota Polri berseragam dan lengkap dengan senjata laras panjang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua Presidium IPW ini juga mengatakan, dalam penangkapan Nurhadi tersebut, qnggota Polri juga ikut mengawal jalannya penangkapan Nurhadi untuk mengantisipasi situasi. Sebab ada isu yang beredar bahwa selama ini Nurhadi berlindung pada seorang oknum. Namun dalam penangkapan malam itu IPW menilai, tim KPK dan Polri bekerja profesional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum dan menghormati Hak Azasi Manusia.

“IPW berharap sinergi antara Tim KPK dan Polri ini bisa semakin mantap dan solid ke depan, agar oknum oknum yang melindungi DPO menjadi ciut nyalinya. Tidak seperti KPK di era sebelumnya yang cenderung mengabaikan keberadaan Polri dan merasa sok hebat sendiri,” tandasnya.

Menurut Neta Pane, menjadi sangat aneh jika mantan pimpinan KPK Bambang Widjajanto itu tiba tiba memuji-muji Novel Baswedan setinggi langit dalam penangkapan Nurhadi. Seolah olah penangkapan itu hasil kerja pribadinya Novel sendiri. Bambang seolah olah mimpi di siang bolong dengan “post power syndrome”-nya dan mencoba menciptakan pahlawan kesiangan.

“IPW memberi apresiasi atas solidnya kinerja Tim KPK dan Polri dalam penangkapan buronan Nurhadi. Dengan solidnya Tim KPK tidak ada lagi pahlawan kesiangan, tidak ada lagi figur yang merasa sok hebat sendiri dan tidak ada lagi perpecahan di tubuh KPK serta tidak ada lagi Polisi Taliban dan Polisi India di lembaga anti rasuah tersebut,” ujarnya.

Masih kata Neta Pane, Bambang yang sudah “di luar pagar” (mantan Komisioner KPK-red) seharusnya jangan lagi “post power syndrome” untuk menguasai dan merecokitugas kerja KPK. Lebih baik Bambang Widjojanto bekerja profesional dalam mengurusi jabatannya sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi di Pemprov DKI Jakarta.

“Lebih baik BW fokus memantau dugaan korupsi di balik dana bantuan sosial (Bansos) atau banyaknya masalah di balik penyaluran Bansos di Jakarta, ketimbang post power syndrome terhadap KPK. Toh dia sudah digaji besar oleh Pemprov DKI Jakarta,” imbuhnya.

(Piya Hadi)

Komentar