oleh

Kabaharkam Polri Pimpin Konferensi Pers Pengungkapan Kasus 16 Ton Bom Ikan

INILAHONLINE.COM, SURABAYA

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto memimpin langsung Konferensi Pers pengungkapan kasus tindak pidana bahan peledak berupa perakitan 16,375 ton bom ikan, bertempat di Mako Direktorat Polisi Air Udara (Dit Polairud) Polda Jawa Timur, Senin (28/12/2020)

Dalam keterangan persnya, Kabaharkam Polri yang didampingi Kakorpolairud Baharkam Polri, Kapolda Jatim, Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri dan Kasubdit Intel Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri menyampaikan, dalam pengungkapan kasus ini, tim gabungan dari Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri (tim Satgas Gakkum, tim Opsnal Subdit Intelair, tim kapal patroli KP Balam-40217, tim patroli KP Eider-3003) bersama dengan Polres Bangkalan dan Ditpolairud Polda Jatim.

“Tim gabungan ini berhasil mengungkap dan menindak kasus perakitan bom ikan yang tempat kejadian perkaranya berada di wilayah Bangkalan, Madura, Jawa Timur,” ujar jenderal polisi bintang tiga itu.

Kabaharkam Polri ketika melakukan pengecekan barang bukti yang berhasil disita oleh petugas tim gabungan

Menurutnya, dari penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang laki-laki sebagai tersangka berinisial MB (43) dan sejumlah barang bukti berupa bahan baku dan peralatan untuk merakit bom ikan, termasuk 0,28 gram narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersangka yang mengaku penggunaan narkotika itu untuk menambah stamina yang bersangkutan.

“Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim penyidik Satgas Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri terhadap tersangka, diketahui bahwa potasium chlorate sebagai bahan baku bom ikan,” terang Agus Andrianto.

Masih kata Agus, bahan baku dengan jenis potassium chlorate (KCL03) sebanyak kurang/lebih 2.400 kg adalah pesanan seseorang yang beralamat di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. potasium chlorate tersebut dijual tersangka dengan harga Rp35.000 per kilogram. Adapun sumbu detonator dijual secara terpisah dengan harga Rp20.000 per pieces.

“Tersangka MB telah menjalani bisnis jual beli potasium chlorate sebagai bahan baku bom ikan dengan jenis potassium chlorate (KCL03) selama dua tahun sejak 2018 lalu. Tersangka MB merakit sendiri bom ikan di rumahnya dengan cara menggunakan botol air mineral yang diisi dengan potasium chlorate yang dicampur belerang dan arang,” jelas Kabaharkam.

Lebih lanjut dikatakan, adapun untuk pembakarnya bom ikan itu, berupa botol air mineral yang sudah diisi potasium chlorate diberikan sumbu/detonator. selanjutnya sumbu/detonator tersebut dibakar dan menghasilkan ledakan. Dari pengungkapan tersangka, setidaknya Polisi telah menyelamatkan laut Indonesia dari bahaya bom ikan, yang sama-sama telah kita ketahui, dapat merusak terumbu karang dan spesies ikan maupun biota laut lainnya.

“Karena apabila satu buah bom ikan diledakkan, memiliki daya ledak radius 50 meter persegi. Sehingga dari keseluruhan total barang bukti, daya ledak yang ditimbulkan dapat menimbulkan kerusakan seluas 350 hektare,” kata ungkap Agus Andrianto kepada media.

Kabahrakam Polri itu juga juga menyampaikan harapannya kepada awak media, agar media massa bisa sosialisasikan kepada masyarakat bahayanya menggunakan bom ikan, karena bisa merusak biota dan ekosistem laut. Karena, jika sudah rusak, akan membutuhkan waktu yang lama untuk recovery.

“Pengembangan penyidikan kasus ini akan dilanjutkan, karena bahan-bahan peledak ini bisa saja disalahgunakan untuk kejahatan lainnya, tentu saja akibatnya bisa merugikan masyarakat yang tidak berdosa,” tandasnya.

Barang bukti bahan peledak untuk pembuatan bom ikan yang berhasil diamankan petugas

Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan pengembangan kasus bom ikan ini secara tuntas, agar jaringan supplier maupun pengguna termasuk peredaran bahan seperti Potasium Clorida dan Sodium Clorida, Detonator akan kita kejar dan ditangkap Berdasarkan kasus tersebut, tersangka MB dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak dan/atau pasal 122 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dan pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55, 56 KUHP.

“Adapun ancaman hukuman, dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau dengan hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun tahun,” ujar Komjen Pol Agus Andrianto dihadapan awak media.

Lebih lanjut dikatakan, dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 itu disebutkan, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, meguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

“Ancaman hukuman terhadap tersangka sangat berat yaitu, diancam dengan hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun penjara,”imbuhnya. (NP/Piya Hadi)

Komentar