I
NILAHONLINE.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, menegaskan Pentingnya penyelesaian perkara secara transparan dan menyeluruh terkait kasus hukum yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Keduanya disebut terseret dalam perkara berbeda. Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada 11 Juli 2026. Sementara itu, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Menentukan apakah pelepasan jabatan berujung pada pemeriksaan yang tuntas. Masing-masing bergerak dengan jadwalnya sendiri, dan publik cukup mengikutinya dengan sabar,” ujar Nasarudin dalam keterangan tertulis, Senin, 9 November 2026.
Menurutnya, keterbukaan informasi kepada publik terkait perkara yang menjerat Febrie dan Listyo Sigit menjadi hal penting. Publik, kata dia, menantikan perkembangan proses hukum, mulai dari putusan majelis hakim dalam perkara Febrie hingga kelanjutan penyidikan Bareskrim Polri terhadap perkara Listyo dan pihak-pihak terkait.
“Publik ikut berada dalam rantai penjagaan. Sorak sebelum putusan mengganggu peradilan, dan vonis dini dari penonton menolak pembuktian. Sikap yang pantas ialah menonton dengan tenang dan menunggu hakim bekerja, sebab keadilan yang matang tumbuh dari proses yang tuntas,” jelasnya.
Watak Politik dan Penghormatan terhadap Jabatan
Dalam kesempatan tersebut, Nasarudin juga mengangkat pemikiran Ernst Kantorowicz dalam bukunya The King’s Two Bodies (1957), yang menelusuri doktrin hukum dan politik Inggris abad ke-16 mengenai dua tubuh seorang raja.
Menurut doktrin tersebut, seorang raja memiliki dua tubuh, yakni tubuh pribadi yang bersifat fana dan tubuh politik yang merepresentasikan kehormatan serta keberlangsungan jabatan.
Tubuh politik tersebut menjaga kesinambungan kerajaan meskipun pemegang kekuasaan secara pribadi telah wafat. Doktrin ini sekaligus memperkuat wibawa institusi kerajaan.
Dengan menggunakan perspektif yang sama, Nasarudin menilai, pemisahan antara pribadi dan jabatan dapat menjadi kerangka untuk memahami proses hukum terhadap seseorang yang pernah menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.
“Ketika tubuh jabatan terlepas dari tubuh pribadi, hukum dapat menyentuh yang kedua tanpa mengusik yang pertama, dan lembaga tetap berjalan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, wibawa jabatan sering kali tumbuh melalui peleburan identitas antara institusi dan orang yang mendudukinya. Lingkungan sekitar terbiasa memanggil pemegang jabatan dengan gelarnya serta memberikan penghormatan melalui simbol-simbol resmi, termasuk seragam.
Lama-kelamaan, identitas pemegang jabatan dan institusi yang diwakilinya menjadi sulit dibedakan.
“Pemisahan ala Kantorowicz memulihkan pembedaan itu,” tuturnya.
Pelepasan Jabatan dan Proses Hukum
Lebih lanjut, Nasarudin menilai urutan peristiwa dalam kedua perkara tersebut memperlihatkan adanya pemisahan antara jabatan dan tanggung jawab pribadi.
Febrie Adriansyah meninggalkan posisi Jampidsus pada hari yang sama dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo disebut telah meninggalkan jabatan Kapolri 33 hari sebelum Bareskrim menetapkannya sebagai tersangka.
“Pada kedua kasus, kursi penegakan hukum sudah kosong ketika status tersangka datang,” jelas Nasarudin.
Ia menegaskan, proses hukum terhadap siapa pun harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelepasan jabatan tidak boleh menjadi penghalang bagi penegakan hukum, sebagaimana kedudukan atau kehormatan institusi juga harus tetap dijaga. (Red)
Komentar