oleh

KI Jateng Bakal Dorong Terus Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Tengah

INILAHONLINE.COM, SEMARANG

Keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Tengah sudah sangat baik. Akan tetapi, keterbukaan informasi publik yang sudah baik dilakukan Pemprov Jateng itu belum dicontoh oleh sejumlah Kabupaten/Kota lain di Provinsi ini.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah, Sosiawan saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Selasa (9/10).

“Keterbukaan informasi publik di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sudah bagus dan sangat terbuka. Bahkan pak Gubernur sendiri yang menjamin. Namun permasalahannya, hal ini tidak diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi ini,” kata Sosiawan.

Untuk itu, dalam pengurusannya kali ini pihaknya mengaku akan terus mendorong keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah, khususnya di tingkat Kabupaten/Kota.

“Kami akan mendorong di Kabupaten/Kota agar bisa lebih terbuka dan transparan dalam seluruh kinerjanya termasuk dalam bagaimana mengelola anggaran dan mempertanggungjawabkan anggaran kepada publik agar tercapai akuntabilitas publik,” tambah dia.

Selama ini lanjut Sosiawan, keterbukaan informasi publik di Kabupaten/Kota memang masih minim. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya sengketa informasi yang masuk ke KI Provinsi Jateng yang didominasi sengketa dari Kabupaten/Kota.

“Sejak 2014 hingga 2018, masih banyak sengketa informasi yang didominasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi di tingkat Kabupaten/Kota. Bahkan dari semua sengketa yang masuk ke kami, sengketa informasi publik yang berasal dari Kabupaten/Kota menduduki peringkat pertama,” terangnya.

Dirinya merinci, pada 2014 ada sebanyak 148 kasus sengketa keterbukaan informasi publik yang masuk ke KI. Sementara di tahun 2015 ada 25 kasus, tahun 2016 ada 36 kasus, 2018 ada sebanyak 23 kasus dan tahun 2018 sudah masuk 16 kasus.

Oleh karena itu, pihaknya akan fokus pada keterbukaan informasi di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

“Tahun depan kami akan fokus pada program-program seperti proses edukasi, sosialisasi dan advokasi tentang keterbukaan informasi kepada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Jateng agar akuntabilitas publik dapat tercapai,” tutupnya.

Hal tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mendorong pengurus Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah yang baru dapat bekerja maksimal dalam mendorong keterbukaan informasi publik khususnya di tingkat Kabupaten/Kota.

“Saya berharap kepengurusan KI Provinsi Jateng yang baru ini dapat menjadi stimulan untuk mendorong keterbukaan informasi. Tidak hanya di tingkat Provinsi, namun juga sampai ke tingkat Kabupaten/Kota bahkan sampai ke desa-desa,” kata Ganjar.

Menurut dia, keterbukaan informasi publik ini selaras dengan misi Pemprov Jateng terkait pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sehingga, semua wilayah di Kabupaten/Kota juga harus didorong untuk mewujudkan misi itu.

“Saya mendorong kalau bisa ini mentrigrer sampai Kabupaten/Kota. Semua harus didorong terbuka agar masyarakat bisa melihat apa yang dikerjakan pemerintah dan semua dapat bertanggungjawab,” tegasnya.
Semua itu lanjut Ganjar penting dalam pembangunan di daerah ini.

“Harapanya kan kontrol publik bisa berjalan,” pungkasnya.

(Suparman)

Komentar