oleh

Komisi IX DPR RI Minta BPOM untuk Menarik Peredaran Obat yang Mengandung Babi

INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi meminta agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menarik sejumlah obat yang diduga mengandung enzim babi dari pasaran. Dede memberikan waktu satu bulan, agar BPOM bisa mengatasi masalah ini.

“Kami memberikan tenggat waktu satu bulan, agar BPOM menarik obat yang mengandung enzim babi secara massal,” ujar Dede dalam keterangan persnya, Selasa (27/3/2018).

Sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI pun turut meminta BPOM untuk menarik obat dengan kandungan zat yang berasal dari babi tersebut.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, Komisi IX menerima keluhan tersebut dari masyarakat mengenai beredarnya produk obat yang mengandung babi di pasaran.

“Kami menerima keluhan dari masyarakat bahwa di antara 13 produk enzim, masih ada yang dijual secara online (daring). Ini harus ditarik dari pasaran, baik sifatnya melalui penjualan non online maupun online,” ungkap Dede.

Dede menambahkan, produk obat maupun suplemen tergolong produk farmasi yang sensitif, apalagi telah terjadi kasus kontaminasi kandungan babi.

“Masalahnya kan mengandung babi. Memang benar, banyak obat mengandung babi, tetapi khusus Indonesia negara yang mayoritas muslim perlu diberikan kata-kata mengandung babi. Biasanya ada kode tertentu, sehingga masyarakat bisa menentukan sendiri dia mau menggunakan produk itu atau tidak,” tegas Dede dilansir InilahOnline dari Parlementaria.

Senada dengan Dede, Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali (Fraksi PAN) juga menilai BPOM kurang transparan dalam menyikapi kasus produk enzim yang tercemar DNA babi.

“Selama ini yang ramai kan dua produsen, nyatanya ada 15 produsen. Produknya juga mengandung pancreatin. Dari 13 produk, satu katanya tidak terbukti, empat mengembalikan izin edar dan ditarik produk. Nah yang 13 ini kasusnya apa, harus dijelaskan. Jangan diam-diam saja. Jangan-jangan kasusnya sama,” kata Ali.

Menurutnya, BPOM harus bertanggung jawab terhadap masyarakat apalagi negara ini konsumennya mayoritas muslim. Pihaknya mendesak BPOM untuk memperketat pengawasan di lapangan dari hulu. Apalagi diketahui Indonesia masih sebagian besar mengandalkan bahan baku farmasi dari luar negeri.

Begitu juga dengan anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Marinus Gea (Fraksi PDI Perjuangan) mempertanyakan 13 produk enzim yang masih diperdagangkan secara online.

“Kami minta untuk yang masih memproduksi, itu harus dihentikan dan tidak boleh diteruskan. Tidak boleh dibiarkan, semua harus ditindak. BPOM tidak boleh tebang pilih, nanti kesannya ada sesuatu,” kata Marinus. (Mohammad Iqbal)

banner 521x10

Komentar